Infografis
"Kami juga perkuat koordinasi dengan aparat setempat, RT/RW, Dinas Kesehatan setempat, Satgas Covid, dan pihak keamanan sejak 15 Juli," kata Charles.
Lantaran metode kali ini sistemnya jemput bola, maka Pos Indonesia harus memperbanyak jumlah petugas juru bayar yang diturunkan ke lapangan.
Kepala Kantor Pos Regional II, Arifin Muchlis, mengatakan bahwa Pos Indonesia ingin menyalurkan BST dengan cepat karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan uang bantuan sosial tunai ini.
“Penyaluran bantuan sosial tunai di wilayah Jakarta ini menjadi daerah yang langsung mendapat pemantauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta, sehingga kita harus menyalurkan ini secara cepat dan tepat sasaran,” jelas Arifin.
Dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.
Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama mengawal validitas data PKM, memastikan kesesuaian jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran BST.
"BPKP dari sisi akuntabilitas meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya termasuk provinsi, hingga tingkat paling bawah, (yang kemudian) dikomunikasikan dengan mitra yang menyalurkan," ucap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Samono.
Bergeraknya uang di tengah masyarakat di berbagai pelosok daerah diharapkan dapat menghidupkan kembali roda perekonomian serta memompa pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Tak Takut Dimarahi Risma, Kades dari Klaten Sebut Data Bansos Pemerintah Pusat Semrawut
