Infografis
Sementara itu, Prof Syarif Hidayat selaku Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional menggambarkan dari politik domestik, kehadiran pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, telah menyodorkan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia.
Sebab, secara nyata telah menguji apakah Lembaga Demokrasi di Indonesia, utamanya partai politik, lembaga perwakilan, dan birokrasi, telah menunjukkan “jati diri dan kapasitasnya” dalam menginisiasi maupun implementasi program penanggulan virus corona yang meresahkan tersebut.
Realitas mengindikasikan bahwa tiga lembaga demokrasi tersebut cenderung terlihat hanya “nyata dalam struktur”, tetapi “tidak kentara dalam fungsi”.
Silang sengkarut implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, merupakan salah satu indikasi dari betapa lemahnya kapasitas lembaga birokrasi.
Pada rapat terbatas di Istana Merdeka, 3 Agustus 2020, Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya atas realisasi anggaran yang masih sangat minim.
Pernyataan presiden Jokowi ini secara implisit mengisyaratkan bahwa semangat Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk menjawab kondisi darurat akibat pandemi Covid-19, belum dioperasionalkan secara optimal oleh jajaran Kementerian karena mereka masih terjebak dalam cara kerja rutin.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa reformasi yang berlangsung dalam dua dekade terakhir, baru sampai pada menghadirkan Lembaga dan Prosedur Demokrasi (Reformasi Institusi).
Sementara, penguatan kapasitas yang semestinya dimiliki lembaga demokrasi itu sendiri, relatif kurang mendapat perhatian yang serius
Dr Erna Chotim sebagai Sosiolog Unas menilai, pandemi Covid 19 di Indonesia memberikan deskripsi dinamis dan beragam tentang bagaimana pemerintah dan semua elemen masyarakat terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan program penanggulangan Covid.
Baca Juga: Indonesia Mulai Kembangkan Vaksin Covid-19 Buatan Sendiri Tahun 2022
Termasuk, kata dia, soal kelompok dan gerakan yang cenderung menentang kebijakan dan program pemerintah.
