Infografis
Suara.com - Ketua Umum Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni meminta ada kebijakan pemerintah yang bisa mempertahankan usaha warung makan tegal atau warteg di tengah pandemi Covid-19.
Terlebih, kondisi usaha selama PPKM Darurat maupun level 4 makin terpuruk.
Salah satunya, Mukroni berharap adanya kebijakan yang mana BUMN, PNS, dan ASN bisa memborong semua makanan di warteg.
Dengan kebijakan itu, ia merasa yakin tidak ada lagi pemilik warteg yang mengeluh dan bisa tetap bertahan di tengah pandemi ini.
Baca Juga: Puluhan Ribu Warteg Tutup Gara-gara Makan Hanya Diberi Waktu 20 Menit
"Kalau mengeluh terus gini kenapa kalau ingin wartegnya laku, kenapa engga kerahin BUMN untuk beli, kementerian suruh beli, pemda suruh beli, borong makan warteg, kan itu lebih esensial," ujar Mukroni saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Mukroni menilai, kebijakan makan di tempat dengan waktu 20 menit ini justru mengadu domba pemilik warteg dengan para pembelinya.
Karena, jelasnya, pembeli akan merasa terusik jika saat tengah menyantap makanan, tetapi adanya peringatan waktu dari pihak pemilik warteg.
"Jangan 20 menit ini, ini kan mengadu kita, kayak ojol kan engga ngobrol, kan dia ngobrolnya sama handphone," ucap dia.
Untuk diketahui sebelumnya, Mukroni menghitung, sekitar 50 persen dari total 50 ribu warteg di Jabodetabek tutup, sehingga hanya 25 ribu warteg yang mampu bertahan di masa PPKM Level 4 ini.
Baca Juga: Perbolehkan Mahasiswa Makan di Warung Burjo, Satpol PP Jogja Batasi Waktu 20 Menit
Perhitungan ini, jelas Mukroni, diambilnya dengan melihat perkampungan di Tegal dan Brebes yang mulai kembali ramai, setelah pemiliki dan pekerja ramai-ramai pulang kampung.
"Kemarin saya menghitung sekitar 50 persen, itungannya gini ketika normal sebelum pandemi itu banyak rumah yang kosong karena urbanisasi dari tegal dan brebes. Nah sekarang ini hampir 50 persen penuh rumah-rumah itu, artinya kan banyak pindah dari jakarta ke kampung, kasaran kita 50 ribu di Jabodetabek, 25 ribu yang tutup," pungkas dia.
