Perusahaan Rokok Pilih Bayar Cukai Murah, Struktur Cukai Perlu Lebih Sederhana

Iwan Supriyatna Suara.Com
Rabu, 28 Juli 2021 | 11:35 WIB
Perusahaan Rokok Pilih Bayar Cukai Murah, Struktur Cukai Perlu Lebih Sederhana
Cukai Rokok. (suara.com/Bernard Chaniago)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kompleksitas sistem tarif cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia dinilai menghambat optimalisasi pengendalian konsumsi tembakau dan penerimaan negara. Keduanya dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk dapat bangkit dari dampak pandemi COVID-19.

Ekonom Tax Center Universitas Indonesia, Vid Adrison, mengatakan bahwa struktur tarif CHT di Indonesia menjadi rumit karena penggolongan tarif cukai berdasarkan 4 komponen yakni teknik produksi, rasa, golongan produksi, dan harga banderol.

“Keempat aspek ini mengakibatkan kompleks, jadi ada 10 tier. Kerugiannya adalah pada sisi pengendalian konsumsi. Pasalnya, tarif yang berlapis atau berbeda-beda membuat perusahaan bisa mencari posisi di mana tarif yang optimum baginya,” ujar Vid Adrison ditulis Rabu (28/7/2021).

Itulah sebabnya Vid mengatakan, stuktur tarif CHT sebaiknya disederhanakan untuk mengoptimalkan pengendalian konsumsi tembakau dan mengoptimalkan revenue alias penerimaan negara.

Dia mengatakan, struktur tarif CHT yang kompleks bisa membuka celah bagi perusahaan untuk memproduksi rokok dengan tarif cukai yang lebih rendah.

“Jadi kalau seandainya perusahaan merasa cukainya di golongan 1 terlampau tinggi, sementara marketnya katakanlah hanya tiga koma sekian miliar batang, mereka memilih menurunkan di bawah 3 miliar batang. Sekalipun tidak bisa menjual banyak, tapi setidaknya membayar pajak atau cukai lebih rendah,” katanya.

Terkait pembayaran cukai ini, tentu yang paling berdampak adalah tidak optimalnya penerimaan negara.

“Implikasi dari struktur cukai yang kompleks ini mengakibatkan perusahaan mungkin bisa membatasi kenaikan harganya di tarif yang lebih rendah,” kata Vid.

Walau praktik ini sebenarnya tidak melanggar hukum, hal ini menimbulkan kerugian yakni terhambatnya pengendalian konsumsi karena perusahaan akan terus berusaha agar produknya memiliki harga yang terjangkau.

Baca Juga: WHO: Anak Konsumsi Produk Tembakau, Tiga Kali Lebih Mungkin Jadi Perokok Saat Dewasa

Ditambah lagi, potensi penerimaan negara dari sektor CHT juga tidak optimal.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI