Infografis
Suara.com - Para pengusaha pusat perbelanjaan atau mall meluapkan keluh kesahnya selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Bagaimana tidak, selama PPKM Darurat kegiatan di mall dibatasi, hanya makanan dan apotek yang boleh beroperasi.
Dengan begitu, muka para pengusaha mall yang tadinya sumringah kegiatan mall dibuka, kini kembali mengkerut, karena tak lagi meraih pendapatan.
Adapun berikut beberapa keluhan yang diluapkan para pengusaha mall yang tergabung Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI).
Baca Juga: PA 212 Curiga PPKM Darurat Ada Permainan China, Novel: Menyengsarakan Masyarakat
Tidak Punya Dana Cadangan
Ketua APPBI, Alphonzus Widjaja mengaku, para pengusaha kini tidak memiliki dana cadangan lagi untuk bertahan di tengah pandemi.
Pasalnya, dana cadangan tersebut telah terkuras untuk bisa bertahan selama pandemi ini.
"Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu, yang mana digunakan hanya sebatas untuk supaya bisa bertahan saja," ujar Alphonzus dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).
Kondisi Usaha Masih Defisit
Baca Juga: Asyik! Jalan Ditutup Akibat PPKM Darurat, Pasangan Ini Pamer Foto Prewedding di Jalan Raya
Alphozus mengungkapkan, kondisi usaha dalam bisnis mall ini masih terpuruk. Hal itu terlihat dari masih defisitnya, pendapatan yang diterima pengusaha mall.
Ia membenarkan, memang benar bahwa kondisi usaha sampai dengan semester I tahun 2021 adalah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu.
"Namun Pusat Perbelanjaan masih tetap mengalami defisit dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen saja," kata dia.
Ditambah lagi, pengusaha mall harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat.
Tetap Bayar Biaya Pengeluaran
Alphonzus juga merasa keberatan dengan masih diwajibkannya pengusaha mall untuk membayar biaya pengeluaran rutin. Misalnya saja, pengusaha mal tetap harus membayar listrik, gas, Pajak, Bumi dan Bangunan, Pajak reklami, royalti, dan sebagainya.
Padahal, tambah Alphonzus, tidak ada pendapatan yang masuk, akibat selama PPKM Darurat yang tidak diperbolehkannya beroperasi.
Permintaan Pengusaha Mall
Atas dasar itu pengusaha mall pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan agar bisa bertahan ditengah pandemi.
"Kami minta pemerintah, meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas. Menghapus sementara Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan pajak/retribusi lainnya yang bersifat tetap dan Memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen," pungkas Alphonzus.
