Infografis
Suara.com - Kementerian BUMN tengah memfinalisasi pembentukan holding Aviasi dan pariwisata. Termuktahir, kementerian telah mengubah nama perusahaan yang menjadi induk dari holding tersebut.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menjelaskan, PT Surbai Udara Penas (Persero) yang akan menjadi induk holding kini telah berubah nama menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).
Menurut Kartika, setelah berganti nama, Aviasi Pariwisata Indonesia nantinya memiliki fungsi lain di dalam holding tersebut.
"Dan sekarang lagi proses meng-ingbreng lima perusahaan yang ke dalam penas. Diharapkan lauching akhir juli tentang fungsi baru penas bersama dengan imbreng perusahaan di bawahnya," ujar Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021).
Baca Juga: Target Pembangunan Molor Buat Biaya Investasi Kereta Cepat dan LRT Membengkak
Pria yang akrab disapa Tiko ini melanjutkan, Aviasi Pariwisata Indonesia akan menjadi induk dari BUMN seperti AP I, AP II, Garuda Indonesia, Hotel Indonesia Natour, Sarinah, TWC, serta ITDC.
Ia menyebut, untuk operasional holding ini membutuhkan modal yang besar. Sehingga, Tiko mengusulkan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 9,1 triliun pada holding tersebut di tahun 2022.
"Memang di sini cukup besar permodalan yang dibutuhkan. Ini terkait permasalahan Garuda Indonesia, karena kita ingin bersama kemenkeu ada satu standby facility garuda, saat ini kita sedang merancang apakah diambil oleh citilink atau menggunakan ini untuk cash flow apabila restrukturisasi berhasil," jelas Tiko.
Mantan Bos Bank Mandiri ini menambahkan, permodalan ini juga dibutuhkan untuk membantu arus kas atau cash flow Angkasa Pura I yang mana selama ini digunakan membangun dan merenovasi tujuh bandara di Indonesia.
Selain itu, modal tersebut juga digunakan untuk membantu penyelesaian pembangan KEK Mandalika dan Labuan Bajo.
Baca Juga: Disentil Publik Gegara Bahas Ibu Kota Baru, Tajuk Webinar Fadjroel Berubah Jadi Pandemi
"AP I dalam kondisi covid ini menghadapi tantangan cash flow ini kita membutuhkan modal AP I yang masuk dalam konteks holding ini, AP I tidaj pernah dapat PMN," pungkas Tiko.
