Kasus Covid-19 Meledak, Anggaran Kesehatan RI Membengkak jadi Rp 185,98 Triliun

Jum'at, 02 Juli 2021 | 16:45 WIB
Kasus Covid-19 Meledak, Anggaran Kesehatan RI Membengkak jadi Rp 185,98 Triliun
Tangkapan layar-- Menteri Keuangan Sri Mulyani
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia membuat kebutuhan anggaran kesehatan terus membengkak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan bertambah terus dari Rp172,84 triliun menjadi Rp185,98 triliun.

Sebagian besar anggaran digunakan untuk program pengadaan vaksin hingga untuk membiayai pasien positif Covid-19 di rumah sakit.

"Jadi naik dari Rp172 triliun ke Rp185,98 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtualnya, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Pakar Kritik Cara Pemerintah Tangani Wabah Covid-19: Kurangi Biaya Perjalanan Dinas!

Dirinya pun menjelaskan alokasi pos anggaran yang paling menyedot besar adalah untuk vaksinasi yang sebesar Rp 58 triliun.

"Ini terdiri dari Rp47,8 triliun untuk pengadaan vaksin dan logistik, dan untuk anggaran yang disalurkan melalui TKDD atau APBD sebesar Rp6,5 triliun untuk membantu program vaksinasi," papar Sri Mulyani.

Yang kedua paling besar persiapan adalah untuk pengobatan bagi para pasien yang selama ini dirawat di rumah sakit yang sebesar Rp40 triliun dan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) dianggarkan Rp 15,3 triliun.

"Dan ini di-breakdown menjadi anggaran di pusat yaitu tenaga kesehatan yang ada di bawah administratifnya Kementerian Kesehatan yaitu Rp7,3 triliun, dan tenaga kesehatan yang berada di bawah administrasinya pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan yang dibayarkannya melalui transfer keuangan ke daerah sebesar Rp8 triliun," jelasnya.

Kemudian dari anggaran sebesar Rp185,98 triliun juga ada untuk diagnostik seperti testing dan tracing Rp4,08 triliun, untuk penanganan kesehatan lain di daerah Rp35,4 triliun, dan insentif perpajakan Rp20,85 triliun.

Baca Juga: Banyak Nakes Tertular Covid, Wali Kota Magelang Siap 'Turun Gunung' Jadi Dokter Relawan

"Kemudian juga untuk membantu sarana prasarana seperti laboratorium, kemudian operasi BNPB, dan untuk komunikasi, serta jaminan kesehatan bagi para pekerja bukan penerima upah, itu Rp 8,49 triliun," pungkasnya.  

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI