Infografis
Suara.com - Lonjakan kasus covid-19 di Tanah Air, khususnya di DKI Jakarta seusai libur Lebaran 2021 membuat sejumlah pihak mengusulkan penerapan karantina wilayah total atau lockdown demi menekan penyebaran virus corona.
Lantas apa tanggapan pemerintah atas wacana ini?
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, opsi tersebut sulit dicapai karena banyak pertimbangan.
Misalnya, kata dia, hajat orang banyak yang mungkin terganggu akibat dari adanya kebijakan lockdown.
Baca Juga: Enggan Pilih Lockdown, Jokowi Lebih Memilih PPKM Mikro
"Kita hargai berbagai pandangan orang tentang lockdown, tapi virusnya kan masih di sini," kata Iskandar dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (23/6/2021).
Meski begitu, kata dia, aspek kesehatan tetap nomor wahid dan tetap menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
Menurut dia pemulihan ekonomi tidak akan terjadi kalau covid-19 masih ada.
"Pengendalian covid-19 sangat penting sebab itu necessary condition untuk kita bisa pulih. Enggak akan kita bisa pulih tanpa penanganan covid, tanpa penurunan covid-19," katanya.
Sehingga jelas, kata dia, kenapa pemerintah lebih memilih opsi PPKM Mikro yang diperketat ketimbang mengambil opsi lockdown.
Baca Juga: Takziah Dihadiri Warga Demak dan Jepara, 108 Orang Desa di Magelang Positif Covid-19
"Oleh karena itu selarasnya kebijakan kesehatan dengan aspek ekonomi jadi kunci keberhasilan kita bertahan, engga bisa pilih salah satu titik ekstrim makanya pemerintah ditengah peningkatan kasus covid, Bapak Presiden memilih PPKM mikro yang diperketat," ucapnya.
