Infografis
"Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam era digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan berkesinambungan," katanya.
Sementara Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Fungsional pengantar kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan baik kemampuan teknis (hard skill) sesuai era digitalisasi, maupun kemampuan softskill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat.
"Sampai saat ini jumlah petugas antar kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 250 orang," kata Suhartono.
Sebagai informasi, kegiatan sinergitas pengantar kerja diikuti 672 orang Pejabat Fungsional Pemgantar Kerja di seluruh Indonesia. Terdiri dari 167 Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Kemnaker, 182 dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 126 dari Disnaker provinsi dan 197 orang Disnaker Kabupaten/Kota.
