Menlu : Indonesia Punya Tanggungjawab Perjuangkan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Jum'at, 11 Juni 2021 | 08:35 WIB
Menlu : Indonesia Punya Tanggungjawab Perjuangkan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19
Tangkapan layar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L P Marsudi menyampaikan informasi mengenai warga negara Indonesia di luar negeri selama pandemi COVID-19 saat sesi jumpa pers di Jakarta, Senin (11/5/2020). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi) (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kesenjangan distribusi dan vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia masih sangat besar. 

Retno mengungkap bahwa dari 2,2 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan, sebanyak 75 persennya hanya berada di 10 negara maju dan hanya 0,4 persen yang diberikan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Dari perhitungan persentase vaksinasi terhadap populasi, kawasan Amerika Utara telah memvaksinasi 64,33 persen dari total populasi, kawasan Eropa telah memvaksinasi 52,85 persen, dan persentase di kawasan Afrika baru mencapai 2,86 persen. Adapun kawasan Asia Tenggara berada di angka 8,91 persen.

"Angka ini masih jauh dari target WHO yang mengharapkan setidaknya 10 persen penduduk di setiap negara telah divaksin pada bulan September dan 30 persen pada akhir Desember tahun ini," ujar Retno dalam keterangannya secara virtual ditulis Jumat (11/6/2021).

Retno menuturkan, untuk mengurangi tingkat kesenjangan tersebut, Covax Facility telah mendorong mekanisme dose-sharing atau berbagi vaksin. 

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Belgia, dan Spanyol akan menyalurkan tambahan vaksin yang dimiliki melalui Covax Facility.

Dengan mekanisme ini, maka negara-negara tersebut menyumbangkan vaksin yang dimiliki untuk kemudian dikelola oleh Covax Facility dan dibagikan kepada negara lain yang memerlukan.

"Sebagai salah satu co-chair Covax AMC Engagement Group, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk terus memperjuangkan akses setara terhadap vaksin untuk semua negara," ucap Retno.

Selain itu, Retno menyebut Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor dari proposal trips waiver yang berupaya untuk menghapuskan hak kekayaan intelektual untuk produk dan teknologi yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga penanganan pandemi Covid-19 secara global dapat dilakukan dengan lebih merata.

Baca Juga: Hore! Pfizer Siap Sumbangkan 500 Juta Dosis Vaksin COvid-19 untuk Negara Miskin

Kata Retno, pembahasan awal terhadap traktat proposal tersebut di WHO kemungkinan baru akan dimulai pada tanggal 17 Juni 2021 mendatang. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI