Infografis
Suara.com - Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp 795,5 triliun pada tahun ini diharapkan dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Untuk itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pengawasan anggaran super jumbo tersebut bisa benar-benar diawasi dengan baik penggunaannya.
"Belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun itu rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan ikut memberikan masukan bagi pemerintah daerah bagaimana anggaran itu dibelanjakan," kata Sri Mulyani dalam acara Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6/2021).
Asal tahu saja anggaran TKDD setiap tahunnya terus bertambah, tahun ini saja tambahan mencapai Rp 33 triliun, sehingga total anggaran untuk pos ini mencapai Rp 795,5 triliun.
Baca Juga: Berbicara tentang Kepemimpinan Sri Mulyani
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun berharap anggaran tersebut dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan rata-rata belanja daerah pada April 2021 baru mencapai 12,7 persen.
Sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.
"Keprihatinan kita terhadap pola belanja yang ada di daerah sebagaimana kita ketahui sampai dengan bulan April itu rata-rata belanja daerah baru kisarannya sekitar 12,7 persen dari APBD," ucap Astera.
Jika dibandingkan dengan pengelolaan anggaran pemerintah pusat, Astera mengatakan belanjanya jauh lebih besar yakni mencapai 40 persen.
Baca Juga: Perempuan dan Politik: Menengok Strategi Kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani
"Ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita," katanya.
Di samping itu yang perlu juga cermati adalah komposisi dari belanja daerah tersebut, dimana kata dia sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.
"Kita lihat presentasenya sampai April kemarin walaupun kita tahu mungkin karena adanya THR mungkin proporsinya juga tinggi kalau dilihat dari spending APBD yang sudah direalisasikan tadi sebesar 12,7 persen itu sekitar 58 persen untuk belanja pegawai itu luar biasa tinggi," paparnya.
