Infografis
Suara.com - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sektor ultra mikro diperkirakan akan mampu mendorong pembentukan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baru di luar Pulau Jawa.
Rencananya, pemerintah akan mengintegrasikan tiga entitas BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM ke dalam holding ultra mikro. Integrasi ekosistem ultra mikro dari tiga BUMN tersebut saat ini dalam proses persiapan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum pembentukan holding.
Pengamat perbankan dari Universitas Bina Nusantara, Doddy Ariefianto menyampaikan, sentra UMKM nasional saat ini masih berpusat di Pulau Jawa. Padahal, sentra UMKM harusnya bisa dapat berkembang di luar Pulau Jawa.
Selain karena besarnya potensi ekonomi di luar Pulau Jawa, hal ini juga untuk mendukung terciptanya pemerataan ekonomi nasional secara lebih baik.
Baca Juga: BRI Gelar Program Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan dan Keluarganya
"Saya rasa, holding ultra mikro ini adalah rencana yang sangat tepat. Bagi pemerintah, ini akan mampu membuat sentra UMKM baru yang mengatasi permasalahan pemerataan ekonomi," kata Doddy.
Dia meyakini, integrasi data dan operasional di dalam holding ultra mikro baik pada BRI, Pegadaian dan PNM akan menjadi lebih baik ke depannya. Holding juga dinilai akan mampu melakukan ekspansi menyentuh pelaku ultra mikro yang masih belum dibiayai oleh perbankan, lantaran profil risiko yang masih dipersepsikan tinggi.
Menurut Doddy, PNM sebagai ujung tombak akan dapat lebih fokus mencari banyak pelaku ultra mikro baru, tanpa perlu lagi khawatir terhadap kecukupan likuiditas dan modalnya. Pemberdayaan tersebut akan lebih berkualitas, sehingga mampu menghasilkan pelaku ultra mikro baru yang sehat dan potensial.
Jika proses pertama tersebut mampu dijalani, maka BRI dan Pegadaian akan mampu menjadi pihak yang membiayai ekspansi selanjutnya. Bahkan Doddy optimistis, BRI akan mampu membentuk link pelaku mikro baru tersebut dengan suplier korporasi sehingga tercipta skala ekonomi yang lebih besar.
"Jadi yang memang skema seperti ini yang diperlukan. Bagaimana pun bank swasta atau pelaku jasa keuangan swasta tidak akan mampu melakukannya. Ini hanya bisa dilakukan negara khususnya melalui holding. Ini bisa mengurangi ketimpangan," tegas Doddy.
Baca Juga: Postur Keuangan BRI Terus Bertumbuh, Meski Portofolio BRIS Dialihkan ke BSI
Dia melanjutkan, skema tersebut tetap akan sehat bagi holding. Pasalnya, modal dan likuiditas secara konsolidasi masih sangat kuat.
"Terlebih sinergi operasional dan dana akan menciptakan efisiensi yang lebih kuat yang mampu menjaga keberlangsungan holding ini," imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian BUMN memastikan proses pembentukan holding ultra mikro pada tahun ini berjalan lancar.
“Alhamdulillah, proses pembentukan holding ultra mikro sejauh ini sudah sangat baik. Ini hanya menunggu tanda tangan PP dari banyak kementerian," kata Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (2/6/2021).
Erick menegaskan, dengan holding ini, maka pemerintah akan mendorong suku bunga pembiayaan ultra mikro lebih rendah. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat ekspansi pembiayaan holding dan peningkatan kinerja ultra mikro hingga naik kelas.
"Hal utama yang akan kami dorong adalah suku bunga dari PNM ke depannya lebih rendah," sebutnya.
Menurut Erick, saat ini belum terdapat sinergi yang kuat dari berbagai lapisan BUMN dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sehingga segmen itu pun perlu didorong pertumbuhannya dan dilindungi dari dampak pandemi Covid-19, karena itu, pihaknya mengupayakan pembentukan holding ultra mikro sebagai bentuk sinergi dan penegasan fokus bisnis BUMN.
