"Di sisi lain, praktik penyitaan dan perampasan asset dalam kasus Jiwasraya yang dipenuhi oleh gugatan dari pihak ketiga juga telah membuka fakta adanya celah hukum berkaitan dengan dampak dan konsistensi putusan, serta hukum acara, yang keseluruhannya memberi jalan pada semakin pentingnya penyelesaian RUU Perampasan Aset," kata dia.
Haris pun menyebut jika tidak ada laporan keuangan Jiwasraya tahun 2018 yang dipublikasikan ke masyarakat. Pada tahun berikutnya, aneh dan menarik, justru nilai asset menjadi Nol.
"Kami menganggap, kejanggalan-kejanggalan ini – dan kejanggalan lain yang selengkapnya dapat dilihat di laporan kami – wajib dijelaskan secara rinci di depan publik oleh mereka yang berwenang. Jika tidak, bukan tidak mungkin kasus Jiwasraya ini akan menjadi template skandal di kancah pasar modal Indonesia di kemudian hari. Korbannya lagi-lagi nasabah, dan para pelaku bursa saham kita yang sewaktu-waktu dapat terancam oleh penegakan hukum bermasalah yang sembrono dalam mengusut kasus. Sementara aktor intelektual yang sibuk ‘mengorkestrasi’ skandal kembali melenggang ke arena berikutnya," ujar Haris.