Infografis
Suara.com - Saat ini, pandemi Covid-19 masih sangat mengancam dan memberi ketidakpastian bagi negara mana pun di dunia. Begitu juga dengan negara tetangga Indonesia seperti, Malaysia, Filipina dan Thailand.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemampuan dan intensitas penegakan disiplin protokol kesehatan di setiap negara berbeda-beda.
Tak hanya itu kata dia kapasitas sistem kesehatan dan akses terhadap supply vaksin secara global masih timpang.
"Untuk mengakhiri pandemi dibutuhkan kekuatan kolektif semua negara, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal," kata Sri Mulyani saat rapat Paripurna DPR RI mengenai Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF RAPBN 2022, Senin (31/5/2021)
Baca Juga: Sri Mulyani Yakinkan DPR, Target Ekonomi 2021-2022 Sangat Realistis
Menurut dia di tengah situasi yang masih menantang itu, Indonesia harus terus menjaga sikap antisipatif sambil terus memberi respon yang tepat terhadap segala dinamika yang terjadi.
APBN kata bendahara negara ini sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang vital, akan terus digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM.
"Tahun 2020 dan 2021 telah mengajarkan kepada kita bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi, peranan APBN yang adaptif, responsif, dan fleksibel menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan Covid-19 dapat dilakukan," ucapnya.
"APBN harus tetap bekerja keras dan bekerja cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi," tambahnya.
Sri Mulyani menuturkan pemerintah terus berikhtiar dan melakukan segala daya upaya agar pandemi dapat segera usai. Meski demikian, sikap waspada harus tetap tinggi.
Baca Juga: Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Integrasikan Data NIK dan NPWP
Untuk itu, selain harus tetap kredibel, sustainable, dan akuntabel, APBN 2022 juga harus tetap mampu untuk merespon dinamika yang dapat berubah secara cepat; tetap antisipatif terhadap risiko yang mungkin terjadi.
"Pada saat yang sama, APBN 2022 harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sangat penting untuk membangun fondasi baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
