Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pelaksanaan program perumahan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Semua pihak harus terlibat baik pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat.
“Pelaksanaannya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Semua pihak harus terlibat baik pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat. Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik, dan kami siap memberikan dukungan terhadap pemenuhian kebutuhan rumah bagi masyarakat di sana,” ujarnya, saat menerima audiensi Wali Kota Prabumulih, H Ridho Yahya, di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Gedung G Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.
Adanya kemudahan perizinan dan dukungan penyaluran corporate social responsibility (CSR) dari sektor swasta, serta perusahaan-perusahaan di derah dalam penyaluran bantuan perumahan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang layak huni.
Khalawi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah, karena rumah yang layak bagi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Baca Juga: CPNS PUPR 2021: Jumlah Formasi, Syarat, dan Cara Daftar
“Pemda juga harus memiliki kebijakan yang mendukung program perumahan, serta melakukan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan bidang perumahan di daerahnya masing-masing. Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,” terangnya.
Sementara itu, Ridho Yahya mengungkapkan, masalah rumah merupakan salah satu hal mendasar yang harus dipenuhi. Program perumahan, khususnya Program Sejuta Rumah dari Presiden Joko Widodo yang harus didukung oleh semua pihak dan menjadi bagian dari pelaksanaan program PBB, yakni Rumah untuk Semua.
Pemkot Prabumulih, imbuhnya, juga telah melaksanakan pembangunan perumahan bagi masyarakat dulu dan selalu mendukung Program Sejuta Rumah. Namun di daerah Prabumulih, pemerintah kota juga mengumpulkan dana pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai.
“Jadi pegawai di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp3 juta menyisihkan Rp 100 ribu, penghasilan Rp2 juta sekitar Rp60 ribu, yang penghasilannya Rp 1 juta memberikan infaq Rp10 ribu. Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10 rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami bangun per tahun sekitar 120 rumah,” terangnya.
Ridho menambahkan, setelah program tersebut berjalan ternyata banyak tanggapan positif dari rekan-rekan baik dari lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Misalnya dukungan dari anggota DPRD membantu pembangunan sebanyak 6 rumah per bulan, dari BRI, Bank Sumsel, Kepolisian dan seluruh elemen membantu. Pihak swasta juga menyalurkan CSR semua untuk program perumahan.
Baca Juga: Masa Pandemi, PUPR Minta Layanan Informasi Perumahan pada Publik Ditingkatkan
Saat ini, Pemkot Prabumulih juga tengah memikirkan bagaimana masyarakat yang tidak punya penghasilan tidak tetap misalnya pemulung tukang becak , gerobak angkong dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan serupa. Salah satunya dengan dana APBD dan menyiapkan tanah dan mengajukan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR. bantuan Rp20 juta yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” tandasnya
“Kami masih butuh sekitar 700 untuk MBR dan 183 rumah untuk mereka yang penghasilannya tidak tetap. Selama ini kami membantu dengan infaq pegawai. Saya yakin, Dirjen Perumahan dan Menteri PUPR bisa memberikan dukungan agar masalah perumahan di daerah kami selesai semua. Target kami adalah Kota Prabumulih menjadi kota yang pertama tuntas masalah perumahan di Indonesia. Inshaa Allah tuntas,” harapnya.
