Cek Fakta
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra R Wulansari, yang lebih dikenal Mulan Jameela, mengingatkan pemerintah terkait rencana menerapkan subsidi LPG 3 kilogram secara tertutup. Menurutnya, pemerintah harus teliti menjalankan rencana tersebut, terutama persoalan data.
Hal itu dikatakannya, dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Senin (24/5/2021).
"Verifikasi data selalu bermasalah, jadi menurut saya harus berhati-hati," ujar Mulan.
Lebih lanjut, istri Ahmad Dhani ini meminta pemerintah belajar dari pengalaman, ketika mencabut subsidi listrik pada tahun 2017 silam.
Baca Juga: Pemerintah Beberkan Penyebab Gas Melon Langka di Daerah
Dia juga meminta, pemerintah untuk mengkaji kembali penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dalam rencana penyaluran subsidi LPG dengan sistem tertutup.
"Menggunakan DTKS memang realistis dilakukan, tapi di lapangan faktanya berbeda. Kajian perbaikan desain subsidi 3 kilogram yang dilakukan pemerintah pun tidak sesuai dengan kuota dan realitanya," ujarnya.
"Sudahkan pemerintah hitung dampak subsidi LPG 3 kg tertutup terhadap inflasi dan tekanan terhadap daya beli. Soalnya kalau mekanisme dilakukan yang selama ini aksesnya langka, khaawatir ada lonjakan harga," tanya mulan.
Menanggapi pernyataan Mulan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan sampai saat ini pembahasan sistem penyaluran subsidi LPG masih di level rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Tutuka mengajak Komisi VII untuk membahas kembali soal rencana pemerintah dalam penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tersebut.
Baca Juga: Bansos yang Masih Cair Setelah Lebaran 2021: Subsidi Listrik hingga Upah
"Bahwa mungkin kita kalau ini perlu khusus bahas ini dengan komisi VII. Sampai saat ini kan cuman sama banggar. Memang kesimpulannya, studi tertutup ini. Jadi, mungkin ayo kita rapat tersendiri ini. Mungkin ada jadwal," katanya.
Terkait dengan data, Tutuka mengakui, perlu banyak perbaikan. Dia juga kembali mengajak Komisi VII untuk membahas data tersebut.
"Soal data DTKS ini memang kondisinya perlu waktu perbaikan data. DTKS ini banyak yang harus di klikup dan butuh waktu. Ini harus hati hati dan mulainya dari sana. Ini saya kira perlu bahas sendiri tentang ini. Bagaimana step dan mekanismenya dan kriterianya juga," katanya.
