Infografis
Suara.com - Direktur RUK Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, menyatakan, pihaknya tengah menjajaki rencana pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia di Desa Tajur, Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia diharapkan akan membantu meningkatkan pembangunan hunian untuk masyarakat, khususnya Program Sejuta Rumah (PSR) secara nasional.
"Direktorat RUK akan berkoordinasi dengan PPDPP dan DPN PERKASA untuk menilai, sejauh mana kesiapan lokasi pembangunan serta informasi lebih detil mengenai target calon penerima bantuan perumahan dari Kementerian PUPR," ujar Fitrah Nur.
Hal ini disampaikannya dalam audiensi antara Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, PPDPP dan Setditjen Perumahan Kementerian PUPR dengan perwakilan Pengurus Bedeng Pusat Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional (PBP DPN PERKASA), yang dilaksanakan di Hotek Grand Kemang, Jakarta, Jumat (21/5/2021).
Pada kesempatan tersebut, Fitrah Nur didampingi Kasubdit Wilayah II Direktorat RUK, Didiek Hardijanto.
Fitrah Nur menambahkan, salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia adalah insentif kepada pengembang berupa bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Namun demikian, untuk penyalurannya harus memenuni sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan, sinergi program perumahan antara Kementerian PUPR dengan DPN PERKASA diharapkan bisa meningkatkan sinergi perumahan bagi masyarakat berpenghasila rendah (MBR) dan menambah nilai pelaksanaan PSR.
"Untuk bantuan PSU, setidaknya disalurkan apabila sudah ada sekitar 30 persen rumah terbangun. Bantuan yang dapat diberikan antara lain jalan lingkungan, saluran air, serta tempat penampungan sampah Terpadu 3 R. Para tukang yang mendapatkan bantuan juga harus memenuhi syarat perbankan, jika ingin mendapatkan bantuan pembiayaan rumah bersubsidi," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertukangan Nasional, M Kuswandi menerangkan bahwa DPN Tukang Bangunan Indonesia dilantik oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 21 September 2019, di Kementerian PUPR.
"DPN Tukang Bangunan Indonesia memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para tukang di Indonesia sekaligus mensukseskan program pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia," terangnya.
Baca Juga: PUPR: Program BSPS, Wujud Nyata Kehadiran Pemerintah bagi Masyarakat
Saat ini, imbuhnya, DPN Tukang Bangunan Indonesia telah memiliki cabang, yakni 34 DPD yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
