Triwulan I 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Hampir Tembus Rp 6.000 Triliun

Jum'at, 21 Mei 2021 | 16:16 WIB
Triwulan I 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Hampir Tembus Rp 6.000 Triliun
Ilustrasi petugas menata tumpukkan uang di Jakarta, Rabu (17/1).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I 2021 sebesar 415,6 miliar dolar AS atau setara Rp 5.943,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS).

ULN ini turun 0,4 persen (qtq) dibandingkan posisi ULN triwulan IV 2020 sebesar 417,5 miliar dolar AS.

Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN triwulan I 2021 tumbuh 7,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5 persen (yoy).

ULN Pemerintah mencatat posisi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Baca Juga: Meski Ditutup, Warga Tetap Kunjungi Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta

Posisi ULN Pemerintah pada triwulan I 2021 mencapai 203,4 miliar dolar AS atau lebih rendah 1,4 persen (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020.

"Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral," ucap Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono, Jumat (21/5/2021).

Secara tahunan, ULN Pemerintah triwulan I 2021 tumbuh 12,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain melalui SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9 persen).

Baca Juga: CEK FAKTA: Bank Indonesia Keluarkan Uang Pecahan 1.0, Benarkah?

Posisi ULN Pemerintah triwulan I 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.

ULN swasta mencatat pertumbuhan tahunan yang melambat. Pertumbuhan ULN swasta triwulan I 2021 tercatat 2,3 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,6 persen (yoy).

Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga terkontraksi semakin dalam menjadi kontraksi 7,1 persem (yoy) dari kontraksi 5,7 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan I 2021 mencapai sebesar 209,4 miliar dolar AS, atau sedikit lebih tinggi 0,6 persen (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,2 persen terhadap total ULN swasta.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI