Infografis
Suara.com - Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dipercaya akan efektif menambah tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Alasannya, kehadiran holding bisa membuat lebih banyak lagi masyarakat yang memahami diferensiasi produk-produk keuangan dari lembaga formal.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Nugraha Mansury mengatakan, kebutuhan pelaku usaha ultra mikro sejatinya tidak sebatas pada pembiayaan. Akan tetapi, saat ini masih banyak pelaku usaha ultra mikro yang menganggap produk keuangan tersedia bagi mereka sebatas pembiayaan.
Padahal, ada beragam produk dan layanan keuangan yang tersedia dan bisa digunakan pelaku usaha ultra mikro untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan pemahaman ini menurutnya bisa terjadi pasca terbentuknya Holding BUMN ultra mikro nanti.
"Tentunya ini akan mendukung pendalaman produk finansial. Bukan hanya mengenai pembiayaan saja tetapi juga tentunya saving, asuransi, dan lain sebagainya. Juga kalau nantinya usaha ultra mikro ini mau naik kelas ke level mikro misalnya, ini bisa kita lakukan," kata Pahala dalam BRI Microfinance Outlook 2021, Rabu (28/4/2021).
Baca Juga: BRI Microfinance Outlook, Solusi Pengembangan Sektor Keuangan Mikro
Pemerintah berencana membentuk Holding BUMN ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Holding ini ditargetkan terbentuk pada semester II tahun ini.
Apabila holding telah terbentuk, potensi membesarnya cakupan dan jenis layanan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha ultra mikro akan terbentuk. Soalnya, tiga BUMN yang akan bergabung di holding tersebut masing-masing sudah memiliki produk dan layanan yang khas dan saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan pengusaha ultra mikro.
Pahala menyebut, saat ini tak banyak lembaga jasa keuangan yang menggarap layanan untuk usaha ultra mikro. Padahal, jumlah pelaku usaha dan daya serap tenaga kerja pada segmen ini cukup besar.
Karena itu, pemerintah kini memiliki berbagai program yang ditujukan untuk bisa menyelamatkan dan mendongkrak kinerja pelaku usaha ultra mikro hingga naik kelas.
Selain membentuk holding, pemerintah juga aktif melakukan channeling melalui pembuatan platform PaDI UMKM, pemberdayaan melalui Rumah BUMN, dan pemberian beragam subsidi serta insentif pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro.
Baca Juga: Apresiasi Perjuangan Kartini, BRI Peduli Bantu 18 Lokasi Urban Farming
"Juga kalau nantinya usaha ultra mikro ini mau naik kelas ke level mikro misalnya, ini bisa kita lakukan, dan akan bermanfaat juga untuk holding," sebutnya.
Terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut desain besar pendampingan berkelanjutan memang dibutuhkan Indonesia. Melalui pendampingan berkelanjutan, dia percaya akan ada semakin banyak pelaku usaha mikro yang pada akhirnya bisa naik kelas.
“Dari ekosistem pembiayaan juga penting, bagaimana agar skema pembiayaan itu terintegrasi dengan pendampingan yang terus menerus, berkelanjutan. Bagaimana juga inkubasi bisnis terintegrasi dengan pembiayaan dan modal ventura,” ujar Teten.
Teten menambahkan problem UMKM naik kelas itu juga bukan semata masalah ke akses pembiayaan saja. Namun tantangan lain yakni kapasitas produksi. “Banyak UMKM yang tidak didukung bahan baku cukup untuk berkembang,” tutupnya.
