Infografis
Suara.com - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyebut pemerintah tidak serius dalam menerapkan pelarangan mudik. Terlebih jika pemerintah memberikan banyak kompensasi kepada segelintir pihak dalam larangan mudik tersebut.
Padahal, banyak operator transportasi yang mulai menaati peraturan larangan mudik tersebut, tetapi adanya dispensasi tersebut membuat operator berubah pikiran.
"Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," ujar Djoko kepada wartawan yang ditulis, Senin (26/4/2021).
Menurut Djoko, jika pemerintah memberikan dispensasi, maka banyak pihak penguasa yang juga meminta dispensasi tersebut.
"Nanti akan banyak pihak yang meminta dispensasi. Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi. Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah," ucap Djoko.
Djoko menyarankan, jika memang banyak dispensasi yang diberikan pada larangan mudik, maka seharusya pemerintah mencabut aturan tersebut.
"Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta," kata dia.
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menilai perlu adanya keringanan atau dispenasi untuk para santri yang hendak pulang ke rumah usai pemerintah melarang warga mudik Lebaran 2021. Karena itu, ia berharap ada kompensasi yang diberikan dari setiap daerah kepada santri-santri yang akan masuk ke wilayahnya.
Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengungkapkan kalau biasanya para santri itu melakukan beragam kajian di pondok pesantren selama bulan ramadan berlangsung. Setelah selesai, para santri itu pun akan pulang ke rumahnya masing-masing.
Baca Juga: Meski Dilarang, Satgas Prediksi Ada 18,9 Juta Orang Nekat Mudik Lebaran
Namun, rencana santri tersebut bakal terhalang dengan keputusan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik.
