Infografis
Guna menjaga kelestarian hutan, pemerintah telah meluncurkan program Perhutanan Sosial sejak 2015. Program ini merupakan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses atau izin kelola bagi masyarakat di kawasan hutan.
Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengelola lahan hutan, seperti pemanfaatan kawasan dan komoditas perhutanan hingga kesempatan mendirikan kelompok usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Program perhutanan sosial yang sudah diterapkan, salah satunya yaitu hutan desa di Bujang Raba, Jambi. Dimana area ini merupakan bagian dari skema melindungi hutan untuk penyimpanan karbon. Sejalan dengan program tersebut, masyarakat desa ini pun mendapatkan manfaat dari skema perdagangan karbon atas hutan yang mereka kelola.
Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia (WARSI), Rudi Syaf mengatakan skema perhutanan sosial terbukti mampu mendukung upaya mitigas perubahan iklim dan mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution).
“Masyarakat terbukti bisa menjaga hitan sejak 2013-2018 terjadi zero deforestasi, baru pada 2019 turun. Poinnya dengan perhutanan sosial, masyatkat mampu menjaga hutan,” kata Rudi.
Adapun saat ini potensi karbon di Bujang Raba yang dapat dipergangkan totalnya mencapai 370 ribu ton.
“Sampai saat ini yang bisa didapat masyarakt Bujang Raba Rp 2,4 miliar. Ini masih kecil sebab kami masih menampung pembeli individu dengan skema sederhana dan belum skema perdagangan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Program Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menilai Indonesia berperan penting dalam mencapai net zero emisi, meski di satu sisi diperlukan transformasi besar-besaran.
Salah satu program yang bisa dilakukan untuk mendukung target tersebut ialah dengan kampung iklim dengan perhutanan sosial.
Baca Juga: Mendukung Pengurangan Emisi Melalui Perdagangan Karbon di Indonesia
Program kampung iklim sudah dikembangkan sejak 2011 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK menargetkan, dalam upaya pengurangan emisi rumah rumah kaca dan dampak perubahan iklim diperlukan sebanyak 20,000 proklim pada 2024.
