Suara.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk berencana ikut partisipasi membangun Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Adhi Karya bakal mengikuti lelang proyek yang ditawarkan dalam proyek tersebut.
Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson mengatakan, perseroan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti lelanv proyek tersebut.
"Jadi, memang yang santer kemarin yang sudah ada gambarnya keluar misalnya istana, ada kantor kepresidenan, dan sebagainya. Ini informasi pada saatnya bidding nanti ikut, mudah-mudahan memang bisa ikut terlibat," ujar Entus dalam webinar, Rabu (21/4/2021).
Menurut Entus, Adhi Karya bakal mengikuti lelang pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Saat ini, desain yang beredar baru istana kepresidenan hingga masjid.
Baca Juga: Laba Bersih Adhi Karya Terjun Bebas Hingga 96 Persen
"Ini mulai bendungan, ada peningkatan jalan, memang sudah dimulai kelihatan dibuka tendernya kita ikuti. Tentu kami akan ikut serta di proyek IKN," ungkapnya.
Entus memperkirakan, bukan hanya Adhi Karya saja yang berminat dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Banyak, tambahnya, BUMN Karya yang bakal mengantre lelang proyek Ibu Kota Negara Baru.
"Yang di awal-awal ini memang penanganan lahan itu luas sekali, saya kira nanti akan banyak yang terlibat terutama karya-karya dan tentu kita juga nanti akan ikut di pekerjaan itu," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sabtu (17/4/2021).
"Misalnya mereka (swasta) membangun perkantoran, perumahan atau publik facility," kata Suharso Monoarfa.
Baca Juga: LRT Jabodetabek Diprediksi Beroperasi Pertengahan Tahun 2022
"Jadi sepanjang itu bisa menghasilkan revenue buat swasta dan membiayainya, sehingga pada saat yang sama kita juga menggerakan ekonomi," ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara akan dibangun dengan berbagai skema kerjasama dengan pihak swasta. Tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cast flow up frontnya, dan itu yang dihindari.
"Bahwa dibiayai APBN ya, tetapi caranya tidak memberatkan APBN, dan pada saat yang sama, kita memberikan kesempatan kepada swasta untuk bergerak," katanya.