Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta implementasi kata-kata pencegahan korupsi tidak hanya sebatas slogan semata saja, tapi benar-benar dipraktekan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan kerja.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK 2021-2021, secara virtual, Selasa (13/4/2021).
"Berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Pencegahan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Menurut dia pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas dan kredibel, namun juga harus sertai dengan edukasi dan komunikasi.
Baca Juga: Moeldoko: Jokowi Selalu Mengulang-ulang, Ingatkan Menteri Agar Tak Korupsi
"Karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa," ucapnya.
Apalagi kata dia dengan membangun suatu sistem antikorupsi secara komprehensif akan sangat menentukan suatu bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi sebuah bangsa yang berpendapatan tinggi, bermartabat dan tentu memiliki kesejahteraan yang adil.
"Yang penting dalam pendidikan antikorupsi, bangun integritas, kejujuran, dan bangun sistem yang bisa mendeteksi secara robust dan dini akan perlakuan koruptif yang dilakukan siapa saja," ucapnya.
Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk meninggalkan praktik-praktik korupsi.
Untuk mencegah adanya praktik korupsi pengelolaan keuangan negara dengan akuntabel, transparan dan dijaga secara profesional dengan penuh integritas adalah tujuan dari aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara.
Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Data Fiktif Penerima Bansos
"Bagi kami itu mencakup seluruh aspek keuangan negara, apakah itu sisi penerimaan, belanja, bahkan pembiayaan dan kekayaan negara," kata Sri Mulyani.
Dirinya mencontohkan dari sisi penerimaan misalnya, Kemenkeu kata Sri Mulyani terus mengawal dan mengembangkan berbagai aksi untuk mencegah korupsi, melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.
"Misalnya integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka optimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, juga melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tertata kelola secara baik, untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing Indonesia.
Sementara di dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan pastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.
Selain itu Kemenkeu telah melakukan peningkatan validitas wajib bayar PNBP minerba dalam rangka, optimalkan negara dari sektor minerba.
"Juga untuk memastikan kepatuhan dari para wajib pajak di sektor minerba," katanya.
Tak hanya itu, dalam memperkuat proses bisnis secara digital, Kemenkeu telah kembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax yang dapat terus memperkuat institusi pajak menjadi kuat, penuh integritas dan profesional.
Dari sisi belanja, pencegahan korupsi begitu sangat penting. Kemenkeu dorong agar perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah berlandaskan tata kelola yang baik, transparan, serta akuntabel.
Integrasi dari perencanaan dan penganggaran dengan berbasis elektronik di mana seluruh KL melakukan proses perencanaan, penganggaran dan memanfaatkan aplikasi KRISNA serta SAKTI, serta pemda gunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah.
Tak hanya itu dirinya juga terus mendorong sistem pembayaran secara elektronik dalam rangka pengadaan barang dan jasa melalui e-payment dan e-catalog. Ini semua untuk menumbuhkan budaya transparansi, keadilan, dan profesionalitas.
"Dengan teknologi digital, kita harap interaksi antara brokrasi dan stakeholders bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif," harapnya.
