Infografis
Suara.com - Pembentukan integrasi ekosistem BUMN sektor ultra mikro dinilai harus segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan pelaku UMKM dan usaha ultra mikro di Indonesia.
Sementara integrasi BUMN untuk pengembangan ultra mikro ini, diyakini justru akan membawa dampak positif, baik untuk masyarakat dan perusahaan yang terlibat.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini pembentukan holding BUMN ultra mikro sudah mendapat persetujuan banyak pihak, termasuk Komite Privatisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dukungan banyak diberikan karena rencana ini dinilai membawa banyak manfaat untuk masyarakat.
“Bank BRI, Pegadaian dan PNM akan berada dalam satu payung sebagai upaya integrasi tanpa mengeliminasi karakteristik dan kekhasan masing-masing institusi," kata Misbakhun.
Menurutnya, kehadiran holding BUMN ultra mikro akan berdampak pada membaiknya penghimpunan dana murah masyarakat untuk diputar menjadi modal pembiayaan bagi UMKM.
Dengan perbaikan komposisi dana murah tersebut, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif untuk pelaku UMKM dan ultra mikro.
Pembentukan holding juga berdampak positif pada upaya digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau pelaku UMKM dan usaha ultra mikro. Dengan integrasi yang terjadi, maka kemampuan dan keunggulan IT yang dimiliki BRI bisa dipakai dan dikembangkan bersama-sama oleh PNM serta Pegadaian.
Di samping itu, Misbakhun yakin integrasi data UMKM antar masing-masing lembaga akan lebih baik pasca terbentuknya holding, sehingga menciptakan basis informasi yang kuat dalam memotret perkembangan UMKM.
Pernyataan senada disampaikan Ekonom senior Indef Aviliani. Menurutnya, saat ini pembiayaan ultra mikro yang disalurkan Pegadaian dan PNM sudah sangat masif. Akan tetapi, pembiayaan tersebut masih sangat bergantung pada investasi negara.
Baca Juga: Kinerja Positif, BRI Terima the Best CEO dan Best Innovative Company
Akibatnya, biaya pembiayaan menjadi tinggi dan hal tersebut mengurangi kemampuan perusahaan serta negara untuk belanja keperluan lainnya.
