Infografis
Suara.com - Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menargetkan indeks inklusi keuangan nasional 90% pada 2024.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90%, pemerintah tidak akan bekerja sendiri.
Akan selalu ada kolaborasi yang terus didorong baik antar kementerian atau lembaga, sektor pribadi, dan masyarakat.
"Ada tren peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Pada 2016 meningkat 67,8%, 2019 meningkat 76,2%, dan 2024 ditargetkan menjadi 90%," kata Semuel saat menjadi keynote speaker dalam sebuah webinar dengan tema Peran Pos Indonesia dalam Inklusi Keuangan di Era Digital, Rabu (7/3/2021).
Menurut Semuel, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemain baru, tidak terkecuali bila PT Pos ingin berpartisipasi dalam penyediaan layanan di sektor keuangan digital.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan PT Pos optimistis dapat berpartisipasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan seperti yang ditargetkan pemerintah. PT Pos melihat potensi pasar finansial inklusi di Indonesia.
Ia menjelaskan, data survei tahun 2017, sekitar 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Data itu saat ini meningkat menjadi 53%.
"Sedangkan kalau kita lihat dunia, rata-rata orang yang punya akun keuangan itu sudah 80 persen, artinya Indonesia sebenarnya tertinggal. Banyak sekali orang yang tidak terhubung dengan sistem keuangan," kata Faizal.
Ia menuturkan, terdapat kesenjangan antara target inklusi keuangan sebesar 90% dengan pengguna sistem keuangan saat ini yang berjumlah 50 hingga 60 persen.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Mau Akselerasi Inklusi Keuangan Dikebut saat Pandemi
"Gap sekitar 30%. PT Pos siap menyediakan sistem agar masyarakat yang belum terhubung sistem keuangan menjadi terhubung," tutur Faizal.
