Infografis
Suara.com - Komitmen Mahkamah Agung (MA) dalam pemberantasan korupsi sedang diuji. Hal ini menyusul adanya gugatan kasasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Gugatan kasasi oleh Kejagung itu menyangkut adanya pengurangan masa tahanan penjara dari seumur hidup menjadi hanya 18-20 tahun.
Selain itu kasasi lolosnya perampasan aset dua perusahaan untuk negara milik terdakwa korupsi Jiwasraya yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.
Peneliti Indonesia Public Institute (IPI), Miartiko Gea menyampaikan, langkah gugatan kasasi korupsi Jiwasraya ke Mahkamah Agung (MA) sudah tepat.
Baca Juga: MA Diminta Kabulkan Kasasi Kejagung untuk Koruptor Jiwasraya
Sebagai komitmen pemberantasan korupsi, MA diharapkan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat perihal hukuman seumur hidup untuk para terdakwa koruptor Jiwasraya.
“Makanya langkah kasasi oleh Jaksa (Kejaksaan Agung) itu sudah tepat. Harapannya, MA bisa menguatkan putusan seumur hidup,” kata Miartiko, Rabu (7/4/2021).
Putusan hukuman seumur hidup sepatutnya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) perihal disparitas pemidanaan antara satu dan yang lain dalam perkara yang sama.
Sementara, dalam putusan hukuman di kasus yang sama yakni di Jiwasraya terdapat adanya disparitas hukuman. Di mana, hanya dua orang terdakwa yang dihukum seumur hidup yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.
Sementara empat terdakwa lainnya, yakni Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo hanya 20 tahun penjara. Serta, Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto, dari seumur hidup menjadi hanya 18 tahun penjara.
Baca Juga: Tak Akui Perbuatan, Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra
Miartiko menyampaikan, putusan pidana penjara sumur hidup kepada para terdakwa itu akan menjadi angin segar bagi sektor industri keuangan di dalam negeri. Bahkan, putusan Mahkaman Agung, akan mempengaruhi perekonomian nasional. Alasannya, dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan akan memberi kepastian dan keyakinan pada pelaku sektor keuangan.
"Ditengah suasana ekonomi nasional yang ambruk, lalu putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi publik, maka akan berimbas negatif pada keyakinan sektor finansial, tentu ini adalah hal yang buruk," ungkapnya.
