Infografis
Suara.com - Pemerintah mencatat hingga tanggal 17 Maret 2021 realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai 10,9 persen atau setara Rp 76,59 triliun dari pagu sebesar Rp 699,43 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagian besar serapan anggaran PEN yang sudah dipakai digunakan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial hingga untuk UMKM.
"Hingga 17 Maret 2021 realisasi anggaran PEN 2021 telah mencapai 10,9 persen atau mencapai Rp 76,59 triliun," ucap Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita melalui video teleconference, Selasa (23/3/2021).
Jika dirinci, realisasi untuk anggaran kesehatan adalah sebesar Rp 12,4 triliun atau baru tujuh persen dari alokasi Rp 176,3 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Mulai Terlihat Pulih di Februari
Selanjutnya, realisasi perlidungan sosial mencapai Rp 25,97 triliun atau 16,5 persen dari alokasi yang sebesar Rp 157,41 triliun.
Kemudian realisasi program prioritas Rp 1,44 triliun atau 1,2 persen dari Rp 122,42 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun atau 16 persen dari Rp 184,83 triliun, dan insentif dunia usaha Rp 7,15 triliun atau 12,2 persen dari Rp 58,46 triliun.
"Ini adalah APBN melakukan countercyclical melalui sisi belanja yang bisa mempengaruhi konsumsi baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah sendiri, dan belanja modalnya," pungkasnya.
Asal tahu saja, pada tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran program PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun anggaran ini naik 21 persen dari anggaran PEN 2020 yang mencapai Rp 579,78 triliun.
Anggaran tersebut fokus untuk lima bidang yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi.
Baca Juga: Sri Mulyani Ramal Pertumbuhan Ekonomi Q1 2021 Minus 1 Persen
Pertama, anggaran dibidang kesehatan anggaran kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 63,5 triliun.
Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp 157,41 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM Rp 28,71 triliun, kartu sembako Rp 45,12 triliun, Pra Kerja Rp 20 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, bansos tunai bagi 10 juta KPM Rp 12 triliun, perlinsos lainnya Rp 37,18 triliun.
Bidang ketiga adalah program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,33 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.
Bidang keempat adalah sektor UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 186,8 triliun. Pada tahun lalu, anggaran UMKM dan pembiayaan korporasi terealisasi Rp 173,17 triliun.
Terakhir, anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun dan insentif usaha dalam PEN dianggarkan Rp 53,9 triliun.
