Infografis
Suara.com - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas), yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, sepakat pada agenda kerja tahun 2021, melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021).
"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida, seraya disambut suara serentak pesera sidang pleno, "setuju" dan bunyi palu sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut.
Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional (unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh).
Ida menjelaskan, pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut dilakukan, setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021.
Baca Juga: Kemnaker: Bukan Masanya Membedakan Pejabat Struktural dan Fungsional
Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah mengatakan, substansi agenda Kerja LKS Tripnas 2021 adalah peraturan perundang-undangan dan konseptual.
Terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan review sistem keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial.
Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas.
"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah.
Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan.
Baca Juga: Akibat Covid-19 Penjualan Fesyen Indonesia Turun 70%, Ini Upaya Kemnaker
"Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan," katanya.
Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta, yang terdiri dari unsur pemerintah 8 orang dan masing-masing 6 orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.
