Pemerintah Guyur Rp 60 Triliun Buat INA Tahun Ini

Senin, 22 Maret 2021 | 15:06 WIB
Pemerintah Guyur Rp 60 Triliun Buat INA Tahun Ini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Suara.com/Fadil)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan lembaga pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) bakal mendapatkan gelontoran anggaran baru tahun ini sebesar Rp 60 triliun.

Tambahan modal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan dana hingga Rp 75 triliun terhadap lembaga anyar tersebut.

"Di tahun 2020 telah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp 60 triliun," kata Airlangga dalam acara DBS Asian Insights Conference 2021, Senin (22/3/2021).

Dirinya menuturkan bahwa pembentukan INA merupakan salah satu jalan yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan pos anggaran bagi pembangunan infrastruktur selain dari APBN.

"INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang untuk mendorong pembangunan infrastruktur," katanya.

Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Keberadaan LPI diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menindaklanjuti amanat UU Cipta Kerja tersebut, LPI perlu dilengkapi dengan landasan hukum yang kuat serta didukung dengan tata kelola yang berstandar internasional.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk percepatan operasionalisasi LPI, pada 15 Desember 2020, Pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) produk hukum terkait LPI.

Baca Juga: Airlangga Yakin Konsumsi, Investasi dan Ekspor Bakal Moncer Tahun Ini

Produk hukum pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Peraturan ini menjelaskan bahwa modal awal LPI sebesar Rp 15 triliun adalah bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020, sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut, PP ini mengatur bahwa modal awal LPI ini merupakan salah satu bentuk Kekayaan Negara Yang Dipisahkan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI