Infografis
Suara.com - Pemerintah mengaku sudah melakukan komunikasi kepada 50 perusahaan yang akan diajak dalam bermitra dengan Indonesia Investment Authority (INA), diharapkan dari komunikasi tersebut lembaga anyar ini sudah bisa merealisasikan kegiatannya pada kuartal I tahun ini.
Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara DBS Asian Insights Conference 2021, Senin (22/3/2021).
"Pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis dan diharapkan kuartal pertama INA ini bisa merealisasikan kegiatannya," kata Airlangga.
Dirinya menuturkan bahwa pembentukan INA merupakan salah satu jalan yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan pos anggaran bagi pembangunan infrastruktur selain dari APBN.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Kuliah Tatap Muka Diperbolehkan
"INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang untuk mendorong pembangunan infrastruktur," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia tidak selamanya akan mengandalkan sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dari utang.
"Karena Indonesia tidak bisa terus-menerus membangun dan mengembangkan dirinya hanya melalui pembiayaan yang berasal dari leverage atau utang," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan INA menjadi salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk melakukan pembangunan di tanah air.
"Harus ada instrumen dan lembaga untuk mendukung modal dengan cara yang berbeda yaitu dalam pembiayaan ekuitas," katanya.
Baca Juga: Pengusaha AS dan Eropa Incar Investasi di RI, Ini Kata Menko Airlangga
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut kehadiran INA akan memberi lebih banyak modal lagi untuk pembangunan yang dibutuhkan Indonesia.
"Jadi sovereign wealth fund, merupakan salah satu upaya pemerintah agar kami dapat menarik lebih banyak modal dari swasta asing untuk bermitra dengan kami," katanya.
