Infografis
Suara.com - Saat ini, sistem informasi pasar kerja (SIPK) Indonesia belum optimal, belum ideal, dan terbatas. Butuh upaya untuk membangun SIPK yang ideal, demi mempercepat pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.
“Layanan informasi pasar kerja yang disediakan terbatas, sedikit pemangku kepentingan terlibat, dan kualitas dan variasi data terbatas. Tentu (SIPK) membutuhkan perbaikan, dan kami mohon dukungan Komisi IX terkait upaya kami membangun sistem informasi pasar kerja yang ideal," kata Menaker, Ida Fauziyah, saat memaparkan Grand Design Kemnaker dan Bappenas dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja 2021 di masa pandemi Covid-19, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020) menunjukan, SIPK Indonesia berada pada tingkat dasar menuju menengah. Ida menginginkan SIPK bisa mengikuti Worknet (SIPK Korea Selatan) yang sudah berada pada level advance.
"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-tidaknya menuju sistem pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang memliki lima karakteristik, yaitu relevan, handal, efisien, berfokus pada klien, dan komprehensif," ujarnya.
Baca Juga: Target Belum Terpenuhi, Kemnaker Desak Perusahaan Daftar WLKP Secara Daring
Menurutnya, permasalahan pasar kerja di Indonesia adalah mismatch lulusan pendidikan dengan dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya jumlah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.
Pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
"Contoh, pelaksanaan BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan kemarin, menjadi modal awal integrasi sistem pasar kerja yang baik," katanya.
Menaker menambahkan, grand design pengembangan pasar kerja Indonesia dibagi tiga tahap, dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pada jangka pendek (realtime) dikembangkan sistem informasi pasar kerja (labor market information system-LMIS). Untuk kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi jangka menengah, dikembangkan sistem monitoring keterampilan (skill monitoring system).
Baca Juga: Kemnaker: Penempatan PMI Dilakukan dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan
"Sedangkan untuk analisis tenaga kerja jangka panjang dan bersifat strategis terkait kebijakan pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dikembangkan kerangka analisis permintaan tenaga kerja (demand analysis framework) atau perencanaan tenaga kerja (manpower planning framework)," ujar Ida.
