Infografis
Suara.com - Pemerintah diminta agar membuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi hijau atau green economy. Di masa pandemi, ekonomi hijau bisa menjadi salah satu solusi mengatasi krisis.
Ekonomi hijau efektif untuk pelestarian lingkungan. Pemerintah memiliki target menurunkan emisi hingga 29% pada 2030. Peluang lainnya, ekonomi hijau akan menumbuhkan peluang green jobs.
Di masa pandemi ini, angka pencari kerja terus naik. Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran di Indonesia pada 2020 sebanyak 29,12 juta. Itu belum termasuk masyarakat yang mengalami pengurangan jam kerja selama masa pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, green jobs sebuah keniscayaan dan menjadi isu global. Dia berharap pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada green jobs.
Baca Juga: Ungkap Peluang Ekonomi Hijau, Jokowi: 2021 jadi Momentum Kita untuk Bangkit
Menurut Rahmad, green jobs membuka peluang usaha yang membantu melindungi ekosistem, mengurangi atau mencegah pembuatan segala bentuk limbah dan polusi, mengurangi energi, materi, dan konsumsi air melalui strategi yang memiliki tingkat efisiensi tinggi.
Namun, Rahmad menegaskan penciptaan green jobs tidak hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Namun, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak seperti pelaku usaha dan masyarakat.
"Perlu keasadaran bersama terkait pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan untuk terciptanya green jobs ini," ucapnya.
Rahmad menilai bahwa pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan (green growth) guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Saya kira SDGs merupakan tindak lanjut dari Millennium Development Goals (MDGs), dan pandemi ini menjadi momentum baik karena berkurangnya hiruk-pikuk pergerakan manusia," ujar dia.
Baca Juga: ASEAN, Jepang, Korea, dan Cina Sepakat Perkuat Kampanye Green Jobs
Meski demikian, Rahmad mengaku bahwa menuju green economy tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang minim akan edukasi mengenai green economy atau green jobs.
Oleh sebab itu, pemerintah harus terus menggalakkan dan menyosialisasikan mengenai ekonomi hijau maupun green jobs.
"Kalau tidak ada edukasi, sosialisasi, dan kesadaran bahwa lingkungan harus kita rawat bersama, maka semua akan percuma," jelasnya.
Menurut Rahmad, masih ada pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperdulikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Hal itulah yang menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mewujudkan green economy.
"Bukan melarang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi harus diimbangi dengan memperhatikan llingkungan," tegasnya.
Rahmad menilai bahwa pemberian insentif bagi pelaku usaha maupun investor bisa menjadi salah satu kebijakan dalam mempercepat terwujudnya green economy maupun green jobs.
"Bisa intensif fiskal atau administrasi. Dengan kemudahan investasi, saya kira bisa menjadi daya tarik investor di bidang green jobs ini," jelas Rahmad.
Sedangkan ekonom senior Indef Didik J. Rachbini mennyebut isu lingkungan hidup merupakan isu paling penting saat ini. Adapun green jobs merupakan suatu respons atas penurunan kualitas lingkungan dan massifnya eksploitasi lingkungan.
Namun, Didik menilai bahwa isu lingkungan hidup kurang disoroti di Indonesia.
"Lebih banyak isu ekonomi mainstream, ekspor impor, APBN, dan lainnya. Isu lingkingan hidup kurang kuat karena kampus, media dan civil society kurang kuat membahasnya sehingga tidak banyak dorongan untuk itu," jelasnya.
Menurut Didik, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat melek dengan green jobs. Pertama, perlu menggalakkan isu lingkungan hidup ke masyarakat dan implementasinya dalam aktifitas green jobs.
Senada dengan Rahmad, Didik menilai bahwa terciptanya green jobs di Indonesia perlu kerja sama dari berbagai pihak.
"Peranan kampus, jurnalis, pelajar/mahasiswa, organisasi bisnis, ditingkatkan dalam hal awareness green jobs," katanya.
Untuk dapat berlari kencang, Didik menilai pemerintah dan DPR perlu membuat program nyata dengan anggaran APBN terkait green jobs.
"Tingkatkan juga peranan daerah serta penghargaan kepada insustru dan swasta yang menjalankan green jobs," jelas Didik.
