Infografis
Suara.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui penyusunan lampiran aturan mengenai pembukaan investasi minuman keras (miras) sempat terjadi perdebatan panjang, sebelum akhirnya dibatalkan oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam konfrensi pers secara virtual, Selasa (2/3/2021).
"Penyusunan ini pun melalui perdebatan yang panjang melalui diskusi yang sangat komprehensif dengan tetap memperhatikan pelaku-pelaku usaha dan pikiran-pikiran dari pada tokoh-tokoh agama," katanya.
Namun sekali pun Perpres Nomor 10 Tahun 2021 telah diterbitkan, atas dasar pertimbangan dan kajian yang mendalam oleh Presiden Jokowi, akhirnya diputuskan untuk mencabut aturan mengenai pembukaan investasi miras.
Baca Juga: Cabut Perpres Investasi Miras, Senator: Saya Salut Atas Keputusan Presiden
"Semua ini adalah sebuah bukti dan bertanda bapak presiden sangat demokratis sana takut untuk mendengar masukan yang konstruktif untuk kebaikan bangsa," katanya.
Untuk itu kata Bahlil dirinya meminta kepada para pengusaha minol untuk tidak berkecil hati atas dicabutnya Perpres ini.
"Saya juga memahami kepada teman-teman dunia usaha yang menginginkan agar kebijakan ini tetap dilanjutkan," kata Bahlil.
Namun dirinya meminta kepada para pengusaha untuk melihat kepentingan yang lebih besar atas dicabutnya Perpres ini.
"Kita harus bijak melihat mana kepentingan negara yang lebih besar, apalagi kita semua umat bergama dan sudah barang tentu tahu ajaran kita untuk kebaikan," katanya.
Baca Juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Muhammadiyah: Patut Kita Puji
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.
"Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi dalam jumpa pers, Selasa (2/3/2021).
Hal tersebut diputuskan Jokowi setelah menerima masukan dari para ulama, ormas dan tokoh-tokoh agama. Keputusan juga diambil Jokowi setelah mendengar masukan dari provinsi dan daerah-daerah.
"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul ulama NU Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, " katanya.
