Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Etik Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Prof. Hamdi Muluk, menganggap survei opini publik tentang kinerja menteri, dapat menyesatkan karena bias popularitasnya sangat tinggi.
"Mungkin kita perlu lebih hati-hati, membaca sebuah pekerjaan ilmiah bernama survei opini publik," ujar Prof Hamdi ditulis Selasa (2/3/2021).
Hamdi Muluk menjelaskan, survei opini publik biasanya menanyakan pada masyarakat luas yang sampelnya ditarik secara random, ditanya tentang kepuasan responden terhadap kementerian tertentu dan nama menterinya.
"Nah ini ada problem kalau di pemberitaan disimpulkan bahwa menteri ini mempunyai kinerja bagus," ujarnya.
Menurut Hamdi, jika ada kepuasan dari sejumlah responden yang ditarik secara random dari populasi umum, bukan berarti secara obyektif bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerjanya paling bagus.
"Kita harus pisahkan ini. Kalau misalnya dalam pemberitaan ada framing bahwa kementerian ini kinerjanya paling bagus, itu kesimpulan yang bisa menyesatkan," tegasnya.
"Kita menghargai jika ada masyarakat yang berpendapat seperti itu, secara subyektif dia merasa puas.Orang-orang banyak merasa puas atau dimata dia bagus, padahal responden itu tidak punya pengetahuan yang memadai untuk menilai kinerja, tapi ditanyakan," imbuhnya.
Menurut Hamdi hal itu membuat bias popularitasnya akan sangat kuat. Guru besar psikologi politik UI ini juga menyarankan untuk yang menyangkut kinerja, seharusnya menggunakan metodologi semacam analisa kebijakan publik (public policy analysis).
"Jadi dilihat deliverednya, outcome dan bagaiaman impact nya, baru kita nilai kinerjanya seperti apa," ujarnya.
Baca Juga: KPK Tangkap Edhy Prabowo, PKS: Kegagalan Jokowi Jaga Kinerja Menteri
Yang harus ditanya menurut Hamdi adalah orang-orang yang mengerti secara teknis kementerian itu.
