Infografis
Suara.com - Koalisi pengurangan bahaya tembakau Filipina menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Filipina melanggar terhadap hak para konsumen vape dan perokok di negara tersebut.
Hal ini mencuat setelah badan tersebut sekedar melakukan sosialisasi satu arah, alih-alih mengadakan konsultasi publik, terkait draf pedoman untuk regulasi rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan.
Perwakilan Filipina untuk Coalition of Asia Pacific Tobacco Harm Reduction Advocates (CAPHRA) Clarisse Virgino mengatakan dalam sosialisasi tersebut, FDA Filipina mengabaikan masukan dari para pemangku kepentingan yang akan terdampak langsung oleh draf pedoman regulasi tersebut.
“Konsultasi yang diadakan oleh FDA Filipina pada 6-8 Oktober terkait produk vape dan produk tembakau dipanaskan, ternyata berisi pembicaraan satu arah melalui rekaman dengan pertanyaan pilihan yang mengabaikan pandangan para vapers, tidak mengandung bukti ilmiah, dan melanggar hak para konsumen yang seharusnya didengar pendapatnya,” ujar Clarisse Virgino, seperti dikutip dari manilastandard.net, Senin (1/3/2021).
Baca Juga: Bukan IMS, Gadis Ini Menderita Klamidia di Paru-Paru akibat Vape
Pihaknya juga mendesak FDA Filipina untuk mendengarkan dan menghormati hak 16 juta perokok di Filipina yang berhak mendapatkan alternatif yang lebih baik dari pada rokok.
Peter Paul Dator dari Vapers PH mengatakan FDA Filipina seharusnya menerima masukan dari para konsumen dan pemangku kepentingan yang akan terdampak langsung oleh draf pedoman tersebut.
“Kami hanya meminta adanya transparansi dan inklusi dalam diskusi karena kami, para konsumen, adalah pihak yang terdampak langsung oleh pedoman ini, bukan kelompok para ahli farmasi atau medis yang tidak memiliki andil dalam masalah ini. Kami berharap jika ada dialog berikutnya, para pejabat FDA akan membuka pikirannya, mendengarkan bukti ilmiah dan melaksanakan kewajiban mereka dalam mengatur, dan bukan membatasi perkembangan produk baru ini, seperti yang sekarang tertuang dalam aturan kita saat ini,” kata Peter Paul Dator.
Dator menambahkan, batasan yang diterapkan dalam konsultasi publik menghalangi terjadinya diskusi secara ekstensif dan menyeluruh terkait pengadaan pedoman yang diajukan.
“Dalam menyusun regulasi yang berpotensi memberikan perubahan positif bagi 16 juta perokok di Filipina, kami sebagai pemangku kepentingan berharap adanya proses yang lebih transparan dan partisipatif," ujar dia.
Baca Juga: Benarkah Vape Bisa Jadi Alternatif Pengganti Rokok? Ini Kata Peneliti
Baru-baru ini, FDA Filipina mengadakan dua audiensi publik yang dihadiri oleh sejumlah anggota kongres seiring dengan persiapan pedoman bagi pengaturan produk vape dan produk tembakau yang dipanaskan.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengeluarkan kebijakan mengenai larangan penggunaan dan impor rokok elektrik atau yang sering disebut vape.
Duterte memerintahkan aparat kepolisian untuk menangkap siapapun yang menggunakan rokok elektrik di depan umum.
"Saya akan mencekal pengguna dan pengimpor rokok elektrik," ungkap Duterte.
"Anda tahu kenapa? karena itu beracun, dan pemerintah memiliki kekuatan untuk mengeluarkan berbagai cara demi melindungi kesehatan masyarakat dan kepentingan publik," sambungnya.
Maka dari itu, Duterte meminta pengguna atau pengimpor rokok elektrik untuk menghentikan kebiasaan mereka kalau ingin tetap aman.
"Lebih baik hentikan. Saya akan memerintahkan penangkapan kalau kalian melakukannya dalam ruangan," kata Duterte.
