Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, pihaknya harus didukung masyarakat calon pekerja untuk melawan calo yang menawarkan mereka ke luar negeri tanpa prosedur. Ida juga mengingatkan masyarakat, agar tidak mudah percaya dengan bujuk rayu calo penempatan pekerja migran.
"Kita harus berjuang keras melawan calo-calo yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur," katanya, saat mengunjungi Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/2/2021).
Pada kesempatan itu, Ida juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya yang masyarakatnya banyak bekerja ke luar negeri (kantong Pekerja Migran Indonesia/PMI), untuk lebih waspada dengan isu tersebut.
"Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap, dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar, tidak terpikat dengan calo-calo," katanya.
Baca Juga: Kemnaker akan Jadikan Batam sebagai Pionir Pendirian Balai Latihan Kerja
Untuk meminimalkan masyarakat terbujuk rayu calo, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menghadirkan Program Desmigratif di daerah kantong PMI. Salah satu pilar utama Desmigratif adalah layanan informasi.
"Desmigratif ini adalah salah satu cara kita memberikan layanan bagi calon PMI dan keluarga PMI, agar mereka bekerja dengan kesadaran yang penuh, kesiapan yang penuh, sehingga tidak ada persoalan ketika mereka ditempatkan di luar negeri," kata Ida.
Ia menambahkan, Desmigratif juga memiliki pilar koperasi desa dan pengembangan ekonomi desa. Melalui pilar ini, diharapkan para PMI purna memiliki simpanan modal dan kegiatan usaha di desanya sepulangnya bekerja dari luar negeri.
Desmigratif juga memiliki pilar community parenting, yaitu pengasuhan anak PMI yang ditinggal bekerja di luar negeri oleh masyarakat desa setempat.
"Sehingga menjadi tanggungjawab bersama, agar pendidikan anak mereka tidak terbengkalai ketika orang tuanya harus bekerja ke luar negeri," jelasnya.
Baca Juga: Kemnaker Fasilitasi Pemulangan Jenazah TKI dari Arab Saudi ke Sragen
Kemnaker sendiri telah membangun 402 Desmigratif di seluruh Indonesia. Provinsi NTB sebagai salah satu daerah kantong PMI telah dibangun 24 Desmigratif.
"Yang kita harapkan setelah desmigratif ini dibangun, maka tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya," ujarnya.
