Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi sebagai tempat mengembangkan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi mantan pemulung dan tuna wisma, Kamis (18/2/2021).
"Saya mengapresiasi inisiatif Kementerian Sosial yang mengembangkan Sentra Kreasi ATENSI bagi eks pemulung dan tuna wisma, melalui kegiatan pemberdayaan kuliner, pertanian hidroponik, peternakan ayam petelur, kerajinan tangan dan daur ulang sampah non organik menjadi barang bermanfaat bagi masyarakat, serta pemberdayaan jasa layanan refleksi, salon kecantikan dan konveksi," ujar Maruf.
Program ATENSI diharapkan menjadi program strategis untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem (extreme poverty) – masyarakat yang termiskin yang belum terjangkau layanan sosial dasar.
Salah satu program ATENSI yang dijalankan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, yaitu para penerima manfaat diberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan seperti pelatihan olahan pangan (kuliner), pelatihan budidaya ikan air tawar, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan tanaman hidroponik, pelatihan ternak ayam, pelatihan tanaman media tanah dan pelatihan pembuatan komposter.
Upaya lainnya yang telah dilakukan Kementerian Sosial, yaitu perekaman data kependudukan bagi eks pemulung dan tuna wisma yang belum memiliki KTP merupakan langkah maju dalam pemenuhan hak-hak identitas setiap warga negara.
Sebanyak 65 mantan pemulung dan tuna wisma telah mendapatkan KTP.
"Demikian juga pembuatan buku rekening dan kartu ATM ATENSI bekerja sama dengan Bank Mandiri menunjukkan inklusi keuangan dapat menyentuh pada golongan dengan status sosial ekonomi terbawah," kata Maruf.
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah juga diapresiasi Maruf karena berperan penting dalam perekaman data kependudukan serta pendataan bansos bagi warga marjinal.
Pemerintah daerah diminta aktif untuk membantu proses pendataan bagi warga marjinal.
Baca Juga: Wapres Resmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi
"Saya juga meminta Pemerintah Daerah untuk terus aktif membantu kelancaran proses pendataan tersebut sehingga proses verifikasi dan validasi data dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat," kata Maruf.
