Infografis
Suara.com - Komisi V DPR RI memberikan apreasiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
“Kami menilai Program Perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di Makassar sudah berjalan dengan baik. Masyarakat juga sangat terbantu dengan berbabagi program perumahan yang ada baik Rusun, bedah rumah serta program perumahan lainnya,” ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Muhammad Aras saat melakukan Kunjungan Kerja bersama anggota Komisi V DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/2/2021).
Dirinya menilai bahwa selain hasil pembangunan hunian yang baik, Kementerian PUPR juga melaksanaan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Komisi V DPR dan mitra kerja lainnya. Adanya pembentukan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (p2P)di daerah tentunya akan mempermudah koordinasi, pelaksanaan pembangunan serta pengawasan terkait proses pembangunan di lapangan.
“Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan kami di tingkat Provinsi juga sangat baik. Pengawasan pembangunan juga bisa mudah dipantau karena ada Satker dan Balai Perumahan di daerah,” tandasnya.
Baca Juga: 230 Hunian Tetap Selesai Dibangun untuk Warga Terdampak Bencana di Sulteng
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Sugiharjo, menjelaskan, berdasarkan kebijakan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pihaknya berupaya memprioritaskan usulan calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diusulkan Komisi V DPR RI.
Pada tahun 2021 ini jumlah rumah yang akan dibedah melalui Program BSPS mencapai 5.840 unit rumah tidak layak huni. Selain itu, sejumlah program perumahan lainnya seperti pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU juga tengah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Sulawesi Selatan.
Pembangunan Rumah Susun dan pendukungnya tahun 2021 rencananya sebanyak 275 unit yang tersebar di 11 lokasi berbeda dengan anggaran sebesar Rp 172 Miliar. Sedangkan untuk Rumah Khusus akan dibangun 93 unit di dua lokasi dengan anggaran Rp 14 Miliar, serta PSU sebanyak 5.300 unit dengan jumlah anggaran Rp 13 Miliar.
"Saat ini paket-paket kontraktual tersebut sudah dilakukan lelang oleh BP2JK dan memasuki tahap evaluasi. Kami harapkan sesuai jadwal minggu depan telah sudah bisa mendapatkan hasil pemenangnya dan segera dilakukan penandatanganan kontrak sehingga proses pembangunan bisa segera dilaksanakan,” tandasnya.
Baca Juga: Menteri PUPR: Flyover Purwosari Bisa Urai Kemacetan di Kota Solo
