Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan investasi untuk 2021 ditetapkan sebesar Rp 184,46 triliun.
Alokasi ini turun 28,21 persen dibandingkan alokasi pembiayaan investasi tahun lalu sebesar Rp 257 triliun namun hanya terealisasi Rp 104,7 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, alokasi pembiayaan ini paling besar digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM nasional lewat peningkatan kualitas pendidikan.
"Pertama, mendukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui anggaran pendidikan sebesar Rp 66,4 secara rinci untuk BLU LPDP Rp 20 triliun, dana abadi penelitian Rp 3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp 2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 4 triliun, serta cadangan pembiayaan pendidikan Rp 37,4 triliun," papar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Baca Juga: Menlu China Telponan Sama Luhut, Bicarakan Covid, Investasi dan Danau Toba
Alokasi pembiayaan ini juga sejalan dengan amanat UU dimana APBN harus memporsikan sekitar 20 persen anggarannya untuk pendidikan.
"Ini mekanisme konstitusi kita yang mengharuskan 20 persen dari APBN membutuhkan komitmen kita sementara sisi belanja sering ada ketidakpastian dari realisasi maka kita perlu buat mekanisme cadangan pembiayaan pendidikan," katanya.
Tak hanya itu lanjut Sri Mulyani pemerintah juga menetapkan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur sebesar Rp 26,27 triliun, dengan rincian untuk PLN Rp 5 triliun, Hutama Karya Rp 6,2 triliun, PAL Indonesia Rp 1,3 triliun, Pelindo III Rp 1,2 triliun, ITDC Rp 470 miliar, Kawasan Industri Wijayakusuma Rp 980 miliar, dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp 11,12 triliun.
Selain itu, alokasi anggaran untuk program ekspor nasional kepada LPEI adalah sebesar Rp 5 triliun.
Alokasi tersebut ditetapkan untuk mendukung industri barang dan jasa yang berorientasi ekspor, serta untuk memperkuat daya saing di pasar internasional.
Baca Juga: Tesla Ingin Investasi Power Bank Berkapasitas Besar di Indonesia
Lebih lanjut, pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 40,87 triliun untuk penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, ultra mikro (UMI), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sri Mulyani menambahkan, untuk meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional, pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 2,92 triliun.
Terakhir, pemerintah mengalokasikan Rp 43 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional, di mana Rp 10 triliun dialokasikan untuk pinjaman ke daerah dan Rp 33 triliun untuk cadangan pembiayaan investasi.
