Cek Fakta
Suara.com - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menyasar 57 juta usaha ultra mikro yang minim akses pendanaan, untuk diberikan fasilitas pinjaman murah via layanan digital.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, saat ini baru sekitar 20% usaha ultra mikro yang memiliki akses pembiayaan.
"Mudah-mudahan kita bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya yang semurah mungkin," kata Sunarso, Jumat (5/2/2021).
Dia mengungkapkan, selama ini sekitar 5 juta pengusaha ultra mikro mencari sumber pendanaan dari loan shark atau rentenir dengan bunga tinggi, 7 juta dari kerabat, dan 18 juta lagi masih bingung harus kemana mencari pinjaman.
Baca Juga: BRI Terus Dorong Pemulihan Daya Beli dan Konsumsi
"Kita mencari sasaran yang lebih kecil, tapi jumlahnya banyak. Prosesnya memang harus digital, pelayanan melalui platform digital supaya cepat," ujar Sunarso.
Usaha ultra mikro berada di bawah usaha mikro, dengan ticket size-nya di bawah Rp 10 juta. Tenor pinjaman bisa lebih pendek, karena banyak dari pelaku usaha ultra mikro kebutuhan pinjamannya harian.
Menyasar usaha ultra mikro adalah bagian dari strategi BRI untuk menumbuhkan sumber-sumber pertumbuhan baru.
Selain itu, BRI juga mendorong nasabah mikro dan kecil untuk naik kelas.
Tahun 2021, BRI optimis kredit mampu tumbuh di atas rata-rata industri nasional, dengan faktor pendukungnya loan to deposit ratio (LDR) yang terjaga di level 83,70% dibarengi perbaikan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.
Baca Juga: BRI Pastikan UMKM Tetap Tumbuh di Tengah Kontraksi Ekonomi Imbas Pandemi
"2021 kita cukup optimis dan confidence, tentunya kita fokus ke pertumbuhan mikro. Loan growth 2021 kita set di kisaran 6-7 persen. LDR-nya di kisaran 85 persen dan untuk NIM kita jaga kisaran 6,3 persen," tutur Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno.
Sebagai informasi, kredit yang disalurkan BRI hingga Desember 2020 mencapai Rp 938,37 triliun atau tumbuh 3,89 persen year on year.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang diperkirakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kisaran minus 1 hingga 2 persen.
