Infografis
Suara.com - BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan International Social Security Association (ISSA), sebagai asosiasi jaminan sosial sedunia, menyelenggarakan ISSA Virtual Symposium on Leadership in Social Security (ISSA LEAD), Kamis (28/1/2021). Simposium internasional ini merupakan simposium virtual terbesar dalam penyelenggaran kegiatan ISSA bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial negara-negara di dunia.
Simposium dihadiri oleh lebih dari 101 negara anggota dari ISSA dan diikuti lebih dari 700 partisipan. Forum ini diharapkan dapat merumuskan cara penyelenggara jaminan sosial dunia dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di dunia dalam konteks kepemimpinan, sumber daya manusia dan inovasi (leadership, managing people and innovation) di era digitalisasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris memberikan paparan utama terkait pengalaman memimpin BPJS Kesehatan sejak persiapan hingga awal badan ini baru berdiri, dan sampai saat ini telah mengelola 95 persen jaminan kesehatan penduduk Indonesia dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
Fachmi juga menjelaskan, tantangan para pimpinan jaminan sosial akan semakin besar di masa mendatang. Ada 4 hal utama yang harus dilakukan, diantaranya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan/peserta, membangun ekosistem bersama dengan para stakeholder, implementasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan regulasi, kondisi sosial, budaya serta politik, serta pemanfaatan data untuk improvisasi atau pengembangan layanan.
Baca Juga: Cara Mengaktifkan Kartu BPJS Kesehatan yang Non Aktif
“Tantangan terbesar saat ini, para pelaku jaminan sosial harus lebih tanggap pada kebutuhan konsumen di tengah keterbatasan ruang gerak masyarakat akibat pandemi Covid-19. Transformasi digital sudah tidak bisa terelakkan, apalagi struktur masyarakat sudah mulai didominasi oleh generasi digital atau generasi Y (milenial) dan generasi Z,” katanya.
Fachmi menjelaskan, pimpinan jaminan sosial juga harus mampu mendorong para pemangku kepentingan terkait dalam satu ekosistem digital. Dalam implementasi Program JKN-KIS, ekosistem teknologi informasi secara alamiah terbentuk di tengah tantangan revolusi industri 4.0, bahkan mulai terasa mengubah tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.
“Berbagai layanan digital yang tumbuh di era JKN-KIS mendobrak dan mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang dan lebih jauh membawa revolusi besar dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Terlebih di era pandemi Covid-19, berbagai layanan digital terus berkembang dan BPJS Kesehatan sendiri sudah melakukan digitalisasi dalam setiap bisnis proses layanan,” ujar Fachmi.
Ia mencontohkan dalam implementasi verifikasi klaim secara digital yang dilakukan BPJS Kesehatan berimbas pada efisiensi untuk tenaga verifikator. Menurutnya, pada awal implementasi resistensi tentu terjadi, namun butuh kepemimpian yang kuat yang mampu mengubah pola pikir sampai program tersebut berhasil dilaksanakan sampai saat ini.
Begitu pula dengan implementasi rujukan online, antrean layanan secara online, konsultasi dokter tanpa tatap muka, dan optimalisasi program promotive preventif secara daring. Di lingkup pemberian informasi dan administrasi kepesertaan juga dikembangkan pelayanan administrasi berbasis digital yang terus dikembangkan, seperti penggunaan aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui chat melalui CHIKA dan PANDAWA.
Baca Juga: Peserta Apresiasi Layanan Non-Tatap Muka BPJS Kesehatan
“Resistensi pasti ada, apalagi Indonesia adalah negara berkembang. Dibutuhkan kepemimpinan yang andal, terbuka dan mampu berkolaborasi dan beradaptasi dengan baik untuk mewujudkan tantangan tersebut. Kini lebih jauh digitalisasi dan pemanfaatan data Program JKN-KIS juga dikembangkan untuk upaya penanganan pandemi Covid-19,” kata Fachmi.
