Suara.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sudah membayar lunas 3 juta dosis Vaksin Sinovac yang telah sampai di Indonesia pada akhir tahun lalu.
Total jumlah yang dibayarkan pemerintah sekitar Rp 633,8 miliar kepada Sinovac Biotech Ltd.
"Tahun 2020 kemarin sudah anggarkan 3 juta vaksin sinovac sebesar Rp 633,8 miliar dibayarkan Desember lalu dan digunakan 2021," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (27/1/2021).
Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, terkait anggaran pemerintah menyiapkan sedikitnya Rp 73 triliun untuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi sepanjang tahun 2021.
Baca Juga: 2021: Penerimaan Negara Ditargetkan Rp1.743 Triliun
Dalam kesempatan itu juga dirinya mengatakan saat ini harga sejumlah vaksin virus corona sudah mulai menunjukan kenaikannya.
Hal tersebut terjadi karena negara-negara kaya di dunia tak henti-hentinya memborong vaksin.
"Sudah mulai terjadi kenaikan harga vaksin karena negara-negara kaya memborong semuanya. Jadi, orang-orang kaya di negara kaya sudah mulai memborong sendiri," katanya.
Akibat banyak negara yang memborong vaksin, kata dia, tentu akan mempengaruhi target herd immunity yang dicanangkan pemerintah sendiri.
Lantaran, efikasi vaksin Covid-19 yang rendah imbas ketersedian vaksin yang kurang.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN 2020 Bekerja Keras Lawan Covid-19
"Sasarannya itu kan adalah yang tidak memiliki komorbid, berusia 18 sampai 59 tahun dan jumlahnya harus mencapai herd immunity itu, dan itu bergantung dari efikasinya," imbuh dia.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah menghitung ulang kebutuhan sembari melakukan realokasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga untuk menambah kekurangan dana pengadaan vaksin tersebut.
"Ini mungkin sesuatu yang sudah disampaikan WHO bahwa vaksinasi covid-19 ini bisa menjadi tragedi moral dunia," katanya.