Pemerintah Bakal Bangun 847 Proyek Infrastruktur dari Utang Rp 27 Triliun

Rabu, 20 Januari 2021 | 13:49 WIB
Pemerintah Bakal Bangun 847 Proyek Infrastruktur dari Utang Rp 27 Triliun
Ilustrasi proyek infrastruktur. (18/6/2018). [Suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah menyiapkan alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 sebesar Rp 27,57 triliun yang akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Total dari anggaran tersebut mencakup untuk 847 proyek infrastruktur yang tersebar di 11 kementerian lembaga dan 34 provinsi.

"Untuk tahun 2021 ini alokasi proyek infrastruktur melalui SBSN adalah sebesar Rp 27,58 triliun," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman dalam acara kick off pembiayaan infrastruktur 2021 melalui SBSN, secara virtual Rabu (20/1/2021).

Dirinya menjelaskan terdapat 4 kementerian/lembaga baru yang akan ikut memanfaatkan proyek infrastruktur SBSN. Antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

Baca Juga: Krisis Covid-19 Menggila, Ekonom: Segera Realokasi Dana Infrastruktur

Selain itu, terdapat juga 5 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang turut dibiayai SBSN. Di antaranya IKN-Badrara APR Pranoto dan Jembatan Pulau Balang, Jembatan Udara Papua di 5 bandara, DDT Manggarai-Cikarang, Double Track KA Selatan Jawa, serta STP ITB dan IPB.

Alokasi terbesar SBSN pada 2021 ini didapat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 14,76 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 9,18 triliun merupakan proyek SBSN di Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 yang direlaksasi ke 2021.

Berikut rincian proyek infrastruktur SBSN pada tahun anggaran 2021:

  • 40 proyek infrastruktur transportasi Darat, Laut, dan Udara pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 5,66 Trilun.
  • 148 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR senilai Rp 10,53 triliun.
  • 69 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan Irigasi dan drainase utama perkotaan pada Ditjen SDA Kementerian PUPR senilai Rp 4,23 trillun.
  • 8 proyek embarkasi haji dan 42 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Ditjen PHU Kemenag senilai Rp 382 miliar.
  • 11 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 269 madrasah di Ditjen Pendidikan islam Kemenag senilai Rp 2,78 triliun.
  • 135 proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimas islam Kemenag senilai Rp 200 miliar.
  • 3 provek pembangunan taman nasional, 1 pembangunan laboratorium lapangan, dan 1 pembangunan SMK Kehutanan di Kemen LHK senilai Rp 181,89 miliar.
  • 19 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di KemenDikBud senilai Rp 1,54 triliun.
  • 7 proyek pembangunan laboratorium di LUPI senilai Rp 659 miliar.
  • 1 proyek pembangunan fasilitas stasiun bumi di LAPAN senilai Rp 90 miliar.
  • 61 proyek pembangunan perumahan di Kemenhan senilai Rp 964 miliar.
  • 30 proyek pembangunan perumahan di Polri senilai Rp 199 miliar.
  • 1 proyek pembangunan Bull Treatment Unit di Kementan senilai Rp 19,2 miliar.
  • 1 proyek pembangunan laboratorium di BATAN senilai Rp 124 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI