Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu (9/1/2021).
Luhut menyayangkan adanya tragedi ini, menurut dia ini adalah catatan buruk bagi industri penerbangan nasional.
"Ini merupakan tragedi yang menurut saya akan kita perbaiki ke depan. Khususnya dalam rangka pemeliharaan pesawat kita," kata Luhut disela-sela acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia secara virtual, Senin (11/1/2021).
Dirinya pun beserta jajarannya turut mengucapkan belasungkawa atas musibah ini, dia berdoa agar seluruh korban mendapat tempat yang terbaik di sisi tuhan.
Baca Juga: Sriwijaya Air Jatuh, Reaksi Menko Luhut Mengejutkan!
"Mari kita berdoa dulu sebentar untuk korban Sriwijaya Air kemarin, saya yang pimpin. Berdoa mulai," kata Luhut.
Pesawat Sriwijaya Air bernomor register PK-CLC dengan nomor penerbangan SJ-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.
Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca.
Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.
Baca Juga: Sriwijaya Air Jatuh, Luhut: Kita akan Perbaiki Sistem Pemeliharaan Pesawat
Keberadaan pesawat itu tengah dalam investigasi dan pencarian oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Koordinasi langsung dilakukan dengan berbagai pihak, baik Kepolisian, TNI maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.