Infografis
“BPK juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyaluran Banpres tepat sasaran dan tatakelola pelaksanaan yang benar,” kata Hanung.
Ia menegaskan semua proses sejak pengajuan usulan, pemeriksaan data dan verifikasi calon penerima bantuan dikoordinasikan dan dikawal oleh BPKP.
Terkait evaluasi ini, Kementerian Koperasi dan UKM terus bersinergi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang terlibat penuh untuk melakukan evaluasi.
Sebelumnya, dalam setiap pencariannya, bantuan yang disalurkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ini selalu diwarnai isu pungutan atau tuduhan jual beli calon penerima bantuan, termasuk di Kabupaten Sukabumi.
Pungutan karena memang ada setoran atau potongan yang dilakukan oleh koordinator warga, dugaan jual beli karena tidak semua pendaftar bisa dapat bantuan, artinya ada faktor "Keberuntungan", bahkan untuk warga yang buka pelaku usaha.
Uceh Suparman warga Kampung Bojongwaru RT 18/06 Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, membeberkan dugaan praktik ini agar menjadi menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah pusat. Ia protes karena banyak penerima bantuan ini bukan pelaku usaha, alias tidak tepat sasaran.
"Sudah bukan rahasia lagi ada pemotongan Rp 400 hingga Rp 700 ribu bahkan lebih, dalam setiap pencarian bantuan UMK itu," kata Uceh kepada sukabumiupdate.com, jaringan suara.com.
Hal itu terjadi di semua desa di wilayah Kecamatan Ciracap, kata Uceh. Dalih pemotongan itu menurut Uceh adalah uang jasa dari komitmen awal antara calon penerima bantuan dan oknum warga yang menjadi koordinator bantuan.
"Jadi potongan itu adalah uang jasa," tegasnya.
Baca Juga: Banpres di Tengah Pandemi, Pengusaha UMKM: Ibarat Air Minum di Padang Pasir
Ini terjadi lanjut Uceh karena warga memanfaatkan tenaga koordinator untuk mengakses bantuan tersebut. Mulai dari mengurus SKU (Surat Keterangan Usaha) sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan, hingga membantu proses pencarian.
