Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia masih menjadi negara yang memiliki praktik korupsi yang cukup tinggi, maka dari itu tata kelola anggaran yang baik dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk menghilangkan praktik korup.
"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya risiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi," kata Sri Mulyani dalam acara Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) secara virtual, Rabu (23/12/2020).
Sehingga kata dia peranan aparat pengawas seperti AAIPI menjadi suatu hal yang penting dan dibutuhkan untuk menutup segala celah tindakan korupsi yang dilakukan pejabat negara.
"Membangun tata kelola yang baik itu sudah dilakukan dan perlu dilakukan terus dan berbagi upaya yang luar biasa keras," katanya.
Baca Juga: Bosan Sembunyi 10 Tahun, Buronan Korupsi Ini Serahkan Diri
Saat ini, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19, dimana penggunaan anggaran negara menjadi suatu hal yang penting untuk melindungi masyarakat dan menjaga ekonomi negara.
Bahkan kata dia akibat adanya pandemi, APBN 2020 berubah sangat dramatis, dimana pemerintah merubah segala pos anggaran yang ada demi menanggulangi dampak pandemi.
"Jadi bayangkan dari sisi substansi, cara kita melihat masalah, pandemi ini menambahkan lagi beban atau tanggung jawab atau tantangan bagi bara api aparat internal pemerintahan," ujar Sri Mulyani.
"Dalam suasana normal saja tadi saya sebutkan, kita sudah memiliki tanggung jawab dan beban untuk tujuan meningkatkan reputasi sebagai negara dan pemerintahan yang bersih, apalagi ditambah dengan pandemi, kita harus begerak cepat," pungkasnya.
Baca Juga: Tiga Kasus Korupsi di Sumsel Mandek, Nilai Kerugian Negara Capai Triliunan