Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan menggali potensi kelautan dan perikanan nasional tanpa melupakan kesinambungan lingkungan.
"Begitu melimpah ikan-ikan di lautan dan begitu melimpah juga potensi-potensi di kelautan, baik itu sektor pariwisata kemudian industri perikanan dan lain sebagainya, termasuk budi daya dan tentu tidak melupakan kesinambungan lingkungan. Itu yang kami lakukan jika nanti kami resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," kata dia, Selasa (22/12/2020).
Sakti mengatakan tak pandai beretorika, "Tapi suka dengan bekerja dan bekerja keras."
Dia mengatakan telah mewakafkan dirinya semenjak ditunjuk menjadi wakil menteri pertahanan.
Baca Juga: Harta Kekayaan 6 Menteri Baru Jokowi, Sandiaga Uno Paling Tajir
"Sama seperti Mas Sandi (Sandiaga Uno) yang mewakafkan diri bagi bangsa ini dan bekerja keras untuk bangsa ini. Saya mohon doa juga kepada seluruh bangsa Indonesia agar saya bisa amanah dan menjalankan amanah dari bapak presiden dan wakil presiden dengan membantu beliau mewujdukan Indonesia maju," kata dia.
Sakti mengatakan penunjukan ini merupakan amanah dan dia akan menjalankan tugas dengan baik.
"Amanah ini bukan amanah yang mudah saya kira, saya ingin berusaha ada sebuah wilayah karunia dari Allah SWT yang memiliki satu potensi yang sangat besar yang tentunya itu bisa menjadi kesejahteraan bagi bangsa ini," katanya.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Moh. Abdi Suhufan menyatakan Sakti harus dapat "mencuci piring kotor" di dalam instansi yang dipimpinnya.
Abdi mengutarakan harapannya agar Sakti dapat betul-betul cepat belajar dan beradaptasi dengan sistem di KKP.
Baca Juga: Sakti Wahyu Trenggono: Saya Bukan Orang yang Pandai Beretorika
Ia berpendapat bahwa menteri baru ini juga perlu cepat mengenali program prioritas dan membentuk tim kerja yang tangguh.
"Bentuk tim kerja eselon I ke bawah yang tangguh agar dapat melaksanakan program kerjanya sebagai menteri," katanya.
Selain itu, Sakti mesti segera mengisi tiga jabatan eselon I KKP yang kosong agar ditempati oleh kalangan pejabat yang kredibel dan kompeten.