Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi gratis yang berasal dari APBN 2020 dan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Dalam UU APBN ada anggaran vaksinasi Rp18 triliun dan dalam program PEN tahun ini anggaran kesehatan Rp95 triliun, ada Rp36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Ini akan digunakan untuk vaksinasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Senin (21/12/2020).
"Kita masih memiliki space seperti instruksi presiden bahwa semua kementerian dan lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid-19 untuk vaksinasi."
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 massal yang akan dilaksanakan pemerintah.
“Semuanya, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi. Saya harapkan semuanya mau, tidak ada yang menolak,” ujar Presiden ketika menyerahkan Bantuan Modal Kerja kepada sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2020).
Presiden juga mengingatkan bahwa pemberian vaksin kepada masyarakat nanti tidak dipungut biaya.
“Vaksinasi itu untuk semua rakyat tidak terkecuali, semuanya supaya kita bisa kembali hidup normal. Juga tidak ada kaitanya dengan anggota BPJS. Kan ada isu ini yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS, ndak,” kata dia.
Saat ini, pemerintah masih menunggu tahapan yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
“Kalau nanti dari BPOM sudah memberikan izin disuntikkan, besok langsung disuntikkan atau divaksinasi kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Kemenkes: Vaksin Covid-19 Gratis Tanpa Syarat
Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama juga telah dilibatkan dalam memastikan kehalalan vaksin tersebut.
