Infografis
Suara.com - Ombudsman Republik Indonesia diminta turun tangan menangani persoalan impor 1,2 juta vaksin Sinovac. Ombudsman diminta dapat mengawasi dan memeriksa proses kedatangan vaksin Covid-19 tersebut.
Sebab, prosedur impor vaksin harus sesuai dengan sistem administrasi pengadaan barang pemerintah dengan uang APBN.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan proses administrasi terkait persyaratan spesifikasi barang yang akan diadakan.
Setelah barang tersebut diterima harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang yang diinginkan, khususnya dari aspek kualitas.
"Ombudsman berwenang memastikan proses administrasi ini. Jangan sampai pemerintah mengadakan barang yang tidak jelas kualitasnya atau mengimpor barang yang tidak boleh diedarkan," kata Anggota DPR, Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (12/12/2020).
Persoalan lain impor vaksin Sinovac ditambah lagi dengan uji klinis fase III vaksin asal China itu yang belum rampung.
Karena itu, Mulyanto memandang Ombudsman harus benar-benar mengawasi ketat proses impor vaksin yang rencananya kembali dilakukan pada Januari dengan mendatangkan 1,8 juta vaksin.
"Apalagi tidak ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat," ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Pimpinan Komisi IX DPR, komisi yang membidangi kesehatan ramai-ramai mengkritisi langkah pemerintah mendatangkan 1,2 juta vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China. Padahal diketahui vaksin tersebut belim mengantongi emergency use authorization dari Badan POM.
Baca Juga: 4 Sukarelawan Uji Klinis Vaksin Pfizer Mengembangkan Bell's Palsy
Wakil Ketua Komisi IX Ansori Siregar mengatakan emergency use authorization (EUA) ayaknya visa bagi obat dari luar yang masuk ke Indonedia. Sehingga vaksin Sinovac seharusnya tidak diperkanankan masuk.
