Infografis
Suara.com - Pemerintah berupaya mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pada 2030 ditargetkan pencapaian SDGs membutuhkan tindakan bersama oleh masyarakat sipil, bisnis, badan internasional, organisasi regional dan individu.
Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Kepala Sekretariat SDGs Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan Media memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dialog publik, meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
"SDGs Media Compact Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, membantu mendorong tindakan lebih lanjut,dan membantu mendorong aksi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk Agenda 2030," kata dia dalam keterangannya ditulis Senin (7/12/2020).
SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia.
Baca Juga: Bappenas: Pandemi Bikin Banyak Masalah Sosial
Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.
SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.
Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20.
Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64 th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want".
Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.
Baca Juga: Kepala Bappenas Diadukan ke KPK Kasus Jet Pribadi, Pelapornya Kader PPP
Duta SDGs Alissa Wahid mengungkapkan saat ini memang masih ditemui tantangan terkait SDGs di masyarakat. Hal ini karena bahasa yang digunakan dirasa terlalu sulit.
"Padahal SDGs itu mudah, contohnya ada di sebuah sekolah yang meminta ke anak muridnya 'ayo besok bawa air minum pakai tumbler ya' padahal itu sudah SDGs dengan bahasa yang sangat mudah," imbuh dja.
